Dedi Mulyadi Desak Evaluasi Sistem Rekrutmen Dokter Usai Kasus Pemerkosaan PPDS

Jawa Barat (Suara Kalbar)- Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh seorang calon dokter spesialis anestesi (PPDS) di RSUP Hasan Sadikin Bandung mendapat kecaman luas dari publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas dan mendesak reformasi dalam sistem rekrutmen pendidikan kedokteran.

Pernyataan itu disampaikan Dedi seusai menghadiri sebuah acara di Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, pada Sabtu (12/4/2025). Ia menyebut bahwa selain proses hukum, pihak perguruan tinggi juga harus mengambil langkah tegas terhadap pelaku.

“Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan,” kata Dedi Mulyadi kepada media.

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Menurut Dedi Mulyadi, kasus dokter PPDS pemerkosa anak pasien bukan hanya soal perdamaian antara korban dan pelaku, melainkan soal rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis dan institusi pendidikan kedokteran.

“Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi kemudian dunia kedokteran,” tegasnya.

Evaluasi Rekrutmen Dokter Dinilai Mendesak

Dedi juga menyoroti persoalan sistem penerimaan mahasiswa kedokteran yang menurutnya tidak cukup hanya menilai kecerdasan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

“Kita jujur deh, hari ini yang masuk kedokteran tuh yang punya duit, pinter aja enggak cukup,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi, kasus dokter PPDS pemerkosa anak pasien bisa menjadi momentum bagi institusi pendidikan kedokteran di Indonesia untuk memperbaiki seleksi penerimaan. Dengan begitu, yang terpilih bukan hanya mereka yang mampu secara finansial, tetapi juga punya integritas dan moral tinggi.

Sumber : Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS