Dampak Efisiensi Anggaran Pada Industri Perhotelan Perlu Dibarengi Solusi

Suara Kalbar– Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai menjadi tantangan berat pada industri perhotelan di Indonesia, khususnya hotel-hotel yang memiliki fasilitas ruang pertemuan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani. Ia secara khusus menyoroti adanya pemangkasan anggaran terhadap perjalanan dinas dan rapat oleh pemerintah.

“Pemotongan anggaran perjalanan dinas dan rapat oleh pemerintah mencapai 50%. Ini berdampak signifikan terhadap pendapatan hotel, terutama di segmen meeting, incentive, conference, and exhibitions (MICE),” ujar Hariyadi dilansir dari Beritasatu.

Alhasil, industri perhotelan harus mencari sumber pendapatan baru, dengan beralih ke pasar korporasi, wisatawan mancanegara, serta menyelenggarakan acara komunitas maupun event internal.

Sebagai langkah adaptasi, industri perhotelan mulai mengandalkan pemasaran digital seperti penggunaan media sosial, website resmi, dan kerja sama dengan agen perjalanan daring, guna menarik pelanggan baru.

Seiring dengan perubahan-perubahan itu, Ia juga menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia ke luar negeri.

“Jika promosi wisatawan mancanegara lebih digenjot, tentu ini bisa menjadi solusi bagi industri perhotelan untuk menggantikan pasar yang hilang akibat efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Diketahui berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sekitar 40% pendapatan hotel di Indonesia berasal dari segmen pemerintah. Pada beberapa wilayah seperti Palangkaraya dan Sulawesi Selatan, pangsa pasar pemerintah bisa mencapai 50-70%.

Hotel bintang tiga dan empat menjadi yang paling terdampak, mengingat mayoritas fasilitas meeting berada di kelas ini. Sementara itu, hotel bintang lima relatif lebih stabil karena porsi pangsa pasar pemerintah hanya berkisar 10-15%.

Sumber: BeritaSatu

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS