BPKP Kalbar Ingatkan kepala Daerah Terkait Efisiensi Anggaran

Pontianak (Suara Kalbar) – Salah satu tantangan utama efisiensi anggaran adalah dalam pengalokasian anggaran yang tepat dan memastikan bahwa strategi efisiensi diterapkan secara efektif tanpa mengurangi kualitas layanan publik sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap kala menyampaikan risiko efisiensi anggaran tanpa mitigasi yang baik dapat berdampak pada kontraksi ekonomi di daerah, menurunnya kualitas pelayanan publik, menurunnya daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Sebaliknya, efisiensi anggaran yang tepat dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Rudy.

Rudy menambahkan Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan telah menegaskan bahwa terdapat pos-pos belanja yang tidak terkena efisiensi, di antaranya (1) belanja pegawai, (2) layanan dasar prioritas pegawai, (3) layanan publik, (4) bantuan sosial, dan (5) beasiswa.

“Kami mengingatkan kembali para Kepala Daerah untuk memperhatikan Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 15 Februari 2025 lalu. Presiden menyatakan efisiensi anggaran akan berlangsung tiga putaran,” imbuhnya.

Dari berbagai regulasi dan ketentuan terkait pengelolaan anggaran yang kini telah terbit, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan analisis yang dapat digunakan para pengambil keputusan di pemerintahan untuk merealokasikan anggaran dengan lebih baik.

“Khusus di Kalimantan Barat sendiri, hasil analisis secara keseluruhan mengungkapkan bahwa nilai efisiensi yang bersumber dari dana transfer untuk wilayah Kalimantan Barat senilai Rp1,272 triliun, yang terdiri dari efisiensi DAU Rp529,57 miliar dan DAK Fisik Rp743,26 miliar. Total nilai efisiensi ini setara dengan total nilai APBD sebuah kabupaten di Kalimantan Barat,” paparnya.

Tentunya, risiko besaran pemotongan dana transfer ke daerah di wilayah Kalimantan Barat yang lebih besar pada DAK Fisik dibandingkan dengan DAU akan berdampak pada berbagai program dan kegiatan Atensi Executive briefing tersebut diharapkan dapat membantu para kepala daerah dalam mengelola risiko dan mengidentifikasi program dan kegiatan yang penting diprioritaskan.

Penulis: Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS