Kalbar Bersiap Launching MBG Serentak 

Pontianak (Suara Kalbar) – Dalam rangka Launching serentak Makan Bergizi Gratis seluruh Indonesia tanggal 17 Februari nanti, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemda untuk melalukan perencanaan kegiatan dengan baik.

Kepala BPKP Kalbar Rudy M. Harahap mengatakan badan perencanaan daerah pada masing-masing pemerintah daerah harus merencanakan kegiatan pendukung program MBG serta mengkoordinasikan pelaksanaan Program MBG dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kodim/Kodam setempat.

“Dinas kesehatan menyediakan sertifikasi hygiene dan sanitasi (HSLS), menginspeksi kesehatan lingkungan, dan memeriksa kualitas sumber air bersih Dapur MBG.Dinas pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan penjaminan ketersediaan stok dan keamanan bahan pangan lokal serta mengawasi keamanan pangan,” kata Rudy

Rudy melanjutkan Dinas pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemberdayaan dan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Juga melakukan pembinaan dan peningkatan BUMDes, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi. Dinas pekerjaan umum menyiapkan infrastruktur konektivitas dan pengelolaan limbah Dapur MBG.

“Dinas pendidikan menyiapkan data siswa calon penerima MBG, menjadi penyalur makanan ke siswa, menjadwalkan pemberian makan, dan melatih tenaga kependidikan terkait MBG,” tuturnya.

Rudy juga mengingatkan kembali pemerintah daerah memperhatikan 8 Quick Win Asta Cita berdasarkan pengawasan program MBG di Kabupaten Sambas per 21 Januari 2025, BPKP mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti verifikasi perjanjian kerja sama dan sasaran penerima manfaat, ketersediaan peralatan masak dan makan, serta uji kualitas air.

“Tak berbeda jauh dengan Kabupaten Sambas, Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu membangun koordinasi lebih intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” tegasnya.

Risiko-risiko operasional dan strategis harus dimitigasi. Sebab, keberhasilan pelaksanaan MBG bukan hanya tugas dari BGN saja, tetapi tugas seluruh pemerintah daerah.

Penulis: Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS