Data Podes BPS 2024, Ada 118 Desa di Bengkayang Bekerja di Bidang Pertanian dan Perkebunan

Bengkayang (Suara Kalbar) – Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkayang Hakim Azizi mengatakan hasil dari pencatatan potensi Desa (Podes) tahun 2024 mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Bengkayang sebanyak 118 desa dan tiga desa di bidang pertambangan dan penggalian.

“Ada dua desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan ada 1 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkayang Hakim Azizi, Rabu (5/2/2025).

Dia menjelaskan banyaknya masyarakat desa/kelurahan yang bekerja di bidang pertanian di Kabupaten Bengkayang didukung keberadaan sungai, saluran irigasi dan embung yang berada di desa/kelurahan.

“Dari 124 desa/kelurahan di Kabupaten Bengkayang ada 119 desa/kelurahan yang terdapat sungai, ada 47 desa/kelurahan yang terdapat saluran irigasi, dan ada 14 desa/kelurahan yang terdapat embung,” katanya.

Kemudian kata Hakim Azizi, Pendataan Podes 2024 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa/kelurahan, terdapat 19 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan dan sebanyak 4 desa/kelurahan yang mengekspor produk unggulannya ke negara lain.

“Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2024 menunjukkan terdapat 108 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 7 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 11 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK).” Jelas Hakim Azizi

Selanjutnya ia menegaskan bahwa fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan Base
Transceiver Station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/handphone.

BPS Bengkayang juga mencatat bahwa seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kabupaten Bengkayang sudah terdapat sinyal telepon selular, namun masih ada 67 desa/kelurahan yang kekuatan sinyalnya lemah.

Serta Kondisi Sosial Ekonominya, Secara makro, BPS merilis angka kemiskinan (P0) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 sebesar 6,00% turun sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Bengkayang sebesar 6,28% atau dengan kata lain Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan sebesar 0,28% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bengkayang.

Ia menambahkan, untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,640, di mana Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,134, di mana Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kemudian untuk perencanaan kebijakan Pemerintah dan Evaluasi Pembangunan, Menurutnya data yang dihasilkan BPS (data statistik) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

“Data statistik memiliki peranan penting dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, karena mampu menunjukkan fakta sebenarnya mengenai perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan,”ujar Hakim Azizi.

Lanjutnya, dengan data statistik yang valid, rencana dan kebijakan pembangunan daerah akan lebih tepat dan mampu memberdayakan setiap potensi pembangunan secara optimal, sehingga pembangunan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Sebagai contoh katanya dari Data Kemiskinan, Data Pengangguran dan Data Pertumbuhan Ekonomi. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi hidup mereka.

“Data Pengangguran dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran,” paparnya.

Data Pertumbuhan Ekonomi, kata dia, pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja, merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan.

Penulis : Kurnadi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS