BPKP Kalbar Dorong Pemda Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis

Pontianak (Suara Kalbar)- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan mitigasi risiko program makan bergizi gratis.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap mengatakan leading sector program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, kata Rudy, pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN saja, melainkan juga Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

“Itu sebabnya, Gubernur harus mengarahkan para Bupati dan Wali Kota dan berbagai pihak lain dalam memitigasi risiko pelaksanaan MBG secara bersama-sama,” kata Rudy.

Menurut hasil pantauan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, terdapat titik-titik kritis dan risiko yang harus diantisipasi apabila ingin menjadikan program MBG berjalan baik di Kalimantan Barat. Contohnya, dari segi sumber daya, pada ketersediaan akuntan, ahli gizi, dan tenaga kerja.

Rudy menambahkan Pelatihan tenaga kerja harus dilaksanakan, pedoman pelaksanaan MBG harus disosialisasikan, dan petunjuk teknis pelaksanaan program MBG untuk pemerintah daerah harus ditetapkan.Selain itu, dari sisi anggaran, perhitungan anggaran untuk satu porsi makanan harus dilakukan. Yang tidak kalah krusial, perhitungan kecukupan gizi pada makanan.

“Dari sisi sarana prasarana, air yang dipakai harus bersih dan tidak berkarat. Jika perlu, diberikan bantuan tambahan alat filtrasi dari pemerintah daerah,”katanya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kubu Raya Firman Fahrozi yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, target pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat pada Januari 2025 adalah 16 titik di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

“Dari 16 titik tersebut, yang paling siap adalah Kecamatan Pontianak Selatan dan Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Menurutnya, selain tempat tersebut, titik lainnya masih dalam persiapan. Hal ini mengingat banyaknya mitra yang disiapkan oleh BGN Pusat mengundurkan diri.

Untuk itu, pihaknya sedang melakukan validasi dan verifikasi kembali mitra-mitra pengganti guna mendorong pengisian masing-masing titik di Kalimantan Barat.

“Kami meminta pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di Kalimantan Barat turut membantu pihaknya dalam mendata mitra-mitra yang dapat melaksanakan MBG,” paparnya.

Penulis : Yati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS