Sinergitas Pemprov dan Komisi V DPR RI Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur di Kalbar

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson bersama jajaran menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI Reses di Provinsi Kalimantan Barat, yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Komisi V DPR RI terkait dengan persiapan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort Kubu Raya, pada Jumat (6/12/2024).

Dalam kunjungan kerja tersebut, tampak hadir Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja terkait Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya.

Ditjen Perumahan dan BPIW), Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP (BASARNAS).

Pada kesempatan tersebut, mitra Komisi V DPR RI, memberikan laporan progres pembangunan. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan diskusi, tetapi juga diakhiri dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau kondisi infrastruktur dan transportasi.

Dalam paparannya, Pj Gubernur Harisson menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalbar. Sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat.

Harisson juga mengapresiasi mengenai penanganan jalan-jalan yang rusak dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Komisi V selama ini.

Kemudian dijelaskannya, kondisi umum Jalan Provinsi Kalimantan Barat yakni 65 Ruas Jalan, dengan total Panjang 1.530,40 KM, dalam Kondisi Mantap 61,60% dan dalam Kondisi Tidak Mantap 38,41%. Adapun 1.144 Unit Jembatan (14.088,48 m) dengan 943 Unit (82,43%) berupa Jembatan Struktur Kayu dengan kondisi Rusak (baik Rusak Ringan/Rusak Berat).

Jalan Provinsi terpanjang berada di Kabupaten Ketapang dengan total Panjang 362,54 Km atau 23,69% dari total Panjang jalan provinsi. Selanjutnya adalah Kab. Sintang (194,57 Km), Kab. Landak (164,93 Km) dan Kab. Sanggau (162,43 Km).

Adapun Kondisi jalan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabuparen Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kayong Utara memiliki pelayanan jalan yang mantap.

Namun terpantau dari informasi terakhir, terjadi peningkatan kerusakan jalan di Kabupaten Kayong Utara. Untuk menjadi perhatian, banyak ruas jalan yang memerlukan Pemeliharaan Berkala, mengingat usia perkerasan sudah lebih dari 5 tahun dan juga masih banyak yang berupa perkerasan aspal yang belum tuntas.

“Merujuk kondisi tersebut, program prioritas yang saat ini sedang dan akan kami jalankan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengembangan kawasan ekonomi strategis. Kami juga mengutamakan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong ekonomi daerah, yang tentunya akan semakin memerlukan dukungan dari pusat dalam hal pengembangan sarana dan prasarana serta promosi wisata,” ujar Pj Gubernur.

Dirinya berharap bahwa kunjungan kerja ini dapat menghasilkan solusi-solusi konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta membuka ruang kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan APBD sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat khususnya DPR RI yang membidangi infrastruktur, tranportasi dan pembangunan daerah,” timpalnya.

Selain itu, terkait dengan persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, dirinya melaporkan telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran transportasi, ketersediaan pasokan barang dan bahan pokok, serta kesiapsiagaan layanan publik.

“Kami menyadari, momen Nataru merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga, baik itu pemerintah daerah, TNI/Polri, serta pihak swasta, agar situasi tetap aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, khususnya yang merayakan,” kata Harisson.

Sejalan dengan apa yang diusulkan oleh Pj Gubernur, Komisi V DPR RI selaku mitra pemerintah akan menampung semua usulan dari Pemprov Kalbar untuk kemudian dijadikan bahan kita dalam pembahasan untuk menentukan program kerja pada tahun 2025.

“Oleh karenanya, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama penolong investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan,” ungkap Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Disamping itu, menurut Legislator asal Bumi Senentang Kalbar tersebut, sampai hari ini, Provinsi Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki support cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Tentu dalam kesempatan kunjungan ini kita juga akan meninjau beberapa titik diantaranya, pelabuhan Dwikora, yang mana pelabuhan ini berada di tengah Kota sehingga berdampak arus bongkar muat dan juga kondisi sungai yang juga dangkal,” jelasnya.

Kemudian dirinya berencana untuk mengajak semua mitra Komisi V melihat secara langsung kondisi jembatan Kapuas II, yang mana pada saat ini kondisi jembatan ini kerap terjadi kemacetan.

“Nah, ini akan kita lihat secara langsung kondisi jembatan ini apakah nantinya akan kita bikin duplikasi atau bikin jembatan baru di daerah Sungai Ambawang ke arah atas hingga ke arah Sungai Durian Kab. Kubu Raya dan ini akan menjadi bahan pertimbangan ke depan serta kita melihat jalan penghubung antara tol Kapuas II menuju ke Tugu Alianyang dan itu harusnya dua jalur,” pungkasnya.

Penulis : Hendra / rilis

IKUTI  BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS