Pj Gubernur Kalbar Harap Seluruh Desa di Kalbar Jadi Desa Anti Korupsi

Pontianak (Suara Kalbar)- Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson berharap seluruh desa di Kalimantan Barat menjadi desa anti korupsi. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (5/12/2024).

Tujuan agenda tersebut guna meneguhkan komitmen anti korupsi dimulai dari upaya preventif dan kemudian dilakukan upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan.

“Jadi kita sebenarnya sudah melakukan budaya antikorupsi itu dari sekolah, lingkungan sosial terkecil dan yang efektif dari keluarga, hal itu juga sudah kita sosialisasikan di sekolah,” kata Harisson.

Harisson menjelaskan bahwa Peringatan Hakordia di Provinsi Kalbar selalu ada peluncuran replika Desa Antikorupsi, yang mana pada tahun sebelumnya sudah terbentuk dua desa replika antikorupsi yakni Desa Sungai Awan Kiri dan Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir.

“Kita terus mereplikasi desa-desa antikorupsi supaya semua desa di Kalbar menjadi desa antikorupsi. Tahun ini desa yang menjadi percontohan replika desa antikorupsi yakni Desa Wonorejo Kayong Utara, Desa Titian Kuala Kapuas Hulu, Desa Sungai Ayak I Sekadau, Desa Jeruju Besar Kubu Raya, Desa Tunggal Bhakti di Kembayan Sanggau, Desa Dak Jaya Sintang dan Desa Sempadian Sambas,” jelasnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten harus aktif mereplikasi kembali desa-desa antikorupsi di wilayahnya dan diusulkan kembali pada Program Desa Anti Korupsi Tahun 2025.

“Saya harapkan masyarakat, beserta seluruh perangkat desa harus memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dampaknya serta berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi,” harapnya.

Dengan adanya desa-desa antikorupsi, diharapkan perangkat desa dapat menjalani prosedur dan menjadi contoh teladan dengan menekan pentingnya integritas dan transparansi.

“Jika sudah ditetapkan desa antikorupsi, maka sudah punya SOP atau ketentuan terhadap anggaran di desanya, saya harapkan perangkat desa mematuhi SOP serta ditanamkan jiwa integritas, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa dan sebagainya,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Fries Mount Wongso, berharap seluruh elemen Pemerintahan di Indonesia melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Diharapkan pemerintahan yang baru ini, tidak terjadi lagi penangkapan-penangkapan korupsi terkait dengan Kepala Daerah yang bermasalah atau Kepala OPD-OPD lainnya,” harapnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa ada 7 desa di Kalbar yang telah memenuhi syarat pemenuhan indikator desa antikorupsi.

“Dari penilaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dari 12 desa yang ada, 7 desa yang sudah lolos dan memenuhi persyaratan indikator desa antikorupsi. Untuk 5 desa lainnya masih belum dinobatkan sebagai desa antikorupsi. Diharapkan tahun depan 5 desa tersebut dapat memenuhi indikator desa antikorupsi,” katanya.

Disela-sela rangkaian tersebut, Pj Gubernur Kalbar Harisson menobatkan 7 Desa Antikorupsi dengan menyerahkan piagam. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piala dan hadiah kepada Pemenang Duta Antikorupsi di Kalbar oleh Pj. Ketua TP-PKK Kalbar,Windy Prihastari Harisson dengan didampingi Inspektur Provinsi Kalbar, Marlyna dan disaksikan oleh Forkopimda Kalbar dan TP-PKK Kabupaten/Kota serta perangkat desa.

Dengan ditetapkannya 7 desa sebagai desa antikorupsi, semangat pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat semakin menguat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Semoga semakin banyak desa di Kalimantan Barat yang dapat mengikuti jejak keberhasilan ini.

Penulis : Hendra/ rilis

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS