Debat Pilkada Landak, Paslon Saling Adu Teori Soal Pelayanan Publik

Landak (Suara Kalbar) – Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Landak 2024 menjadi ajang adu teori antara pasangan calon, khususnya terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pada Minggu (17/11/2024).

Karolin Margaret Natasa, calon bupati nomor urut 01, memaparkan strategi berbasis teori modern untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam paparannya, Karolin mengusung pendekatan equity in public service delivery, konsep yang menekankan pentingnya kedekatan akses agar pelayanan menjadi murah dan mudah.

“Pelayanan publik harus mendekat ke masyarakat, contohnya perekaman KTP dan KK yang kini bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ke kota Ngabang, menghemat waktu, tenaga, dan biaya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama tata kelola pemerintahan, sesuai dengan konsep good governance. Selain itu, ia menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018.

“Keterbukaan informasi publik adalah elemen penting untuk memastikan apakah pelayanan sudah tepat sasaran atau belum,” tambah Karolin.

Namun, pasangan calon nomor urut 02 memberikan tanggapan kritis. Vinsensius, calon Wakil Bupati Landak nomor urut 02, mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut. Meenurutnya, dalam teori tersebut juga memiliki elemen ‘benar’. Namun tak dipaparkan oleh calon petahana tersebut.

“Apakah sistem yang hanya mengandalkan murah, mudah, dan cepat benar-benar dapat menyelesaikan semua masalah pelayanan?” tanyanya.

Menanggapi kritik itu, Karolin menjelaskan bahwa tiga prinsip tersebut dirumuskan berdasarkan dialog intensif dengan masyarakat.

“Ini bukan sekadar teori, tapi hasil dari pengalaman langsung di lapangan. Selain fasilitas yang dekat, perlu juga aparatur sipil yang disiplin dan melayani. Sistem reward dan punishment yang kami terapkan menjadi alat untuk memastikan hal ini berjalan,” jawabnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan kebijakan nasional dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai arah.

“Kunci sukses pelayanan publik adalah disiplin dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, transparansi, dan keterbukaan,” pungkas Karolin.

Penulis: Ria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS