Panwaslu Jongkat Kembali Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu 2024
Mempawah ( Suara Kalbar)- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, kembali melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Jungkat Resort, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kamis (12/9/2024).
Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kaharuddin, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mempawah periode 2018-2023, dan Camat Jongkat, Mahmud Hasan.
Kaharuddin berbagi pengalaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu, sementara Mahmud Hasan menjelaskan peran serta masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu mendatang.
Ketua Panwaslu Kecamatan Jongkat, Hartono, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu, sehingga mereka lebih aktif berperan dalam mengawasi proses demokrasi,” jelas Hartono kepada Suarakalbar.co.id, Kamis.
Dalam sosialisasi ini, para narasumber memaparkan berbagai materi tentang pengawasan partisipatif, mulai dari pengertian, jenis-jenis pengawasan, hingga mekanisme pelaporan.
“Pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang dan ketidaknetralan aparatur negara. Kami berupaya mencegah agar hal tersebut tidak terulang,” tambahnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran (PSPP) Panwaslu Jongkat, Angga Saferli menambahkan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pencegahan pelanggaran pemilu.
“Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah 2024,” ujar Angga.
Salah satu peserta sosialisasi, Junaidi, mengungkapkan bahwa acara ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang pengawasan pemilu.
“Sosialisasi ijin sangat bermanfaat. Apalagi masyarakat bisa berperan langsung dalam mengawasi pemilu,” kata Junaidi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Artikel Terkait
