Rumuskan Kebijakan Ekonomi Jangka Panjang, Pemkot Pontianak Gandeng Akademisi

Pontianak (Suara Kalbar)– Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak libatkan akademisi dari seluruh universitas di Kota Pontianak dalam penyusunan strategi jangka panjang kebijakan ekonomi.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, diskusi seluruh sektor menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab berbagai tantangan ekonomi, khususnya dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Ani usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Pontianak, Kamis (1/8/2024).

“Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan risiko ketidakpastian global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka pengangguran serta lapangan usaha masih jadi tantangan kita bersama, perlu jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ungkapnya.

Berdasarkan data, Ani Sofian memaparkan angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Dari data tersebut, Ani menuturkan sejatinya bila semakin turun angka kemiskinan maka ada penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, akan dilakukan pengkajian para ahli.

“Saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” terangnya.

Hasil diseminasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian. Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan strategi implementasi untuk pengendalian perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Ani Sofian melanjutkan, indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB di tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen, lebih rendah dari tahun 2023 dengan capaian 4,98 persen.

Kajian akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk strategi implementasi yang berkelanjutan. Kedua fokus penanganan masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas.

Ketiga aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS