Pemerintah Kapuas Hulu Tingkatkan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil

Kapuas Hulu (Suara Kalbar)- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pembangunan fasilitas sekolah.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyatakan bahwa penempatan guru PPPK tersebut tersebar di masing-masing sekolah yang membutuhkan, termasuk di daerah terpencil dan pelosok.

“Penempatan guru PPPK itu tersebar di masing-masing sekolah yang membutuhkan, termasuk untuk daerah terpencil dan di pelosok,” katanya melansir dari ANTARA, Minggu(14/07/2024).

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa para guru tersebar di 278 desa dan empat kelurahan, di 23 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tingkat sekolah dasar (SD), terdapat 1.554 guru PNS yang tersebar di 405 sekolah, terdiri atas 391 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta, dengan total peserta didik sebanyak 28.711 siswa. Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), terdapat 504 guru PNS yang tersebar di 101 sekolah, terdiri atas 95 sekolah negeri dan enam sekolah swasta, dengan total peserta didik sebanyak 11.407 siswa.

Pada 2024 kuota penerimaan tenaga pendidik melalui PPPK tercatat 1.126 formasi dari total 3.071 formasi CPNS dan PPPK yang disetujui pemerintah pusat.

“Untuk seleksi CPNS dan PPPK masih menunggu jadwal dari pusat,” ucapnya.

Ia menekankan para guru memberikan pelayanan pendidikan berkualitas terhadap peserta didik dan bertanggung jawab atas tugas sebagai pendidik serta tidak meninggalkan tempat tugas, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

“Guru harus benar-benar mengutamakan peserta didik serta memperhatikan kebutuhan belajar anak didiknya di sekolah,” kata Fransiskus.

Dia juga mengatakan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2023 masih rendah. Padahal PPM sebagai teman digital para guru untuk pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi.

“Harus ada keseimbangan antara mengajar dan belajar,” ucapnya.

Ia berpendapat, pergantian kurikulum bukan semata-mata perubahan administrasi pembelajaran, melainkan perubahan paradigma dalam menjalankan tugas guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Fransiskus memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu lebih intensif memberikan pengawasan dan pembinaan kepada guru agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

Selain memenuhi kekurangan tenaga pendidikan, katanya, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung lainnya sebagai upaya mewujudkan pemerataan pendidikan hingga daerah terpencil.

Ia menjelaskan pembangunan gedung SD para 2021-2022 tercatat tujuh unit gedung Sekolah Merah Putih, pada 2022-2023 tercatat 10 unit, pada 2023-2024 tercatat lima unit, sedangkan pada 2024 tercatat tujuh unit.

Ia mengakui wilayah Kapuas Hulu cukup luas dengan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membangun dunia pendidikan secara bertahap dan rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah.

“Kita tidak ingin gedung sekolah yang bagus hanya ada di perkotaan, tetapi kami berupaya agar sekolah-sekolah di kecamatan dan pedesaan juga menikmati fasilitas pendidikan yang sama, tapi tentu tidak bisa sekaligus, kami berupaya secara bertahap,” kata Fransiskus.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS