Parta Gelora Respons Wacana PKS Gabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik (Istimewa)

Jakarta (Suara Kalbar)- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merespons wacana Partai Keadilan Sosial (PKS) yang membuka kemungkinan kerja sama untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Sekretaris Jenderal Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik, jika PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, itu akan menandai sebuah pembelahan antara PKS dan pendukung ideologisnya.

Mahfuz menyatakan bahwa jika PKS memutuskan untuk merapat ke koalisi tersebut karena alasan politik, itu menunjukkan betapa mudahnya PKS mengubah narasi ideologisnya. Hal ini bisa memicu pembelahan sikap antara elit PKS dan basis massa pendukungnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” katanya melansir dari Beritasatu.com, Minggu(28/4/2024).

Selama kampanye Pemilihan Presiden 2024, PKS dikenang melakukan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran, terutama terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfuz juga mengingatkan publik tentang narasi yang berasal dari PKS, seperti analogi yang menyamakan Nabi Musa dengan Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diusung oleh Partai Gerindra.

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Mahfuz mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 Partai Gerindra.

Dia juga menyoroti narasi-narasi yang menimbulkan perpecahan dan ketegangan dari PKS, seperti menuduh Prabowo sebagai pengkhianat karena bergabung dalam kabinet Jokowi pada 2019.

Mahfuz menegaskan bahwa baik Jokowi maupun Prabowo telah menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan narasi politik dan ideologis memecah belah masyarakat.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.

Mahfuz menegaskan selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

“Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” kata Mahfuz.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Exit mobile version