Pj Gubernur Harisson: IPM Kalbar Capai Indeks 70, 47 Persen

Pontianak (Suara Kalbar)- Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan jika dilihat dari perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain pertama pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat masuk pada kategori tinggi dengan capaian indeks 70,47 persen.

Hal ini disampaikan pada kegiatan Upacara Peringatan Hari Jadi ke – 67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh ribuan peserta di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Senin pagi (29/1/2024).

“Kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini juga adalah buah dari kerja keras kita bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara, baik di lingkup pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, kontribusi kita bersama telah terbukti secara nyata memajukan daerah kita tercinta, Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Harisson.

Pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini. Kedua, peringatan hari ulang tahun ini dapat dipandang sebagai batu loncatan guna mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari masa sebelumnya.

“Kemajuan dan capaian pembangunan di Kalimantan Barat pada saat ini sesungguhnya adalah dedikasi dan buah perjuangan para pemimpin Kalimantan Barat terdahulu. Mereka memiliki kemampuan leadership dan manajerial serta dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” katanya.

Jika dilihat dari Perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain Pertama, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat masuk pada kategori Tinggi dengan capaian indeks 70,47 persen.

Kedua, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27 persen pada triwulan III tahun 2023. Ketiga, sejak tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat sudah terbebas dari desa yang berstatus sangat tertinggal. Desa mandiri pun bertambah secara signifikan menjadi 877 desa di tahun 2023.

Keempat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,05 persen, dibawah angka pengangguran terbuka nasional sebesar 5,32 persen. Kelima, angka kemiskinan tahun 2023 turun menjadi 6,71%, dibawah angka nasional sebesar 9,36 persen.

“Kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini juga adalah buah dari kerja keras kita bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara, baik di lingkup pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, kontribusi kita bersama telah terbukti secara nyata memajukan daerah kita tercinta, Provinsi Kalimantan Barat,” kata Harisson.

Pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Kalbar juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus berupaya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, serta mewaspadai dampak penurunan produksi komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kemudian, terkait reformasi birokrasi, pemerintah daerah diminta untuk menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya perizinan bagi investor karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk memprioritaskan program penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, hilirisasi industri, serta mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” jelasnya.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson juga mengatakan bahwa dalam menjalani roda pemerintahan tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga serta seluruh stakeholder tetap harus berkolaborasi dan bersinergi, dengan tidak lupa menggandeng komponen masyarakat lainnya di Kalimantan Barat.

“Bertitik tolak dari arahan Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil mengendalikan inflasi. Hasilnya, pada Bulan November 2023 angka inflasi kita berada di peringkat ke-3 dari 10 provinsi terendah angka inflasi se-Indonesia, yaitu 2,01,” jelasnya.

Selain itu adanya Agenda prioritas nasional lainnya yaitu menurunkan angka stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting pada tahun 2024 adalah 14 persen, sedangkan angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Barat saat ini adalah 27,8 persen tergolong masih cukup tinggi. Oleh karena itu dirinya mengajak semua pihak untuk berperan aktif menggelorakan Gerakan Serbu Posyandu guna memastikan pelayanan kesehatan di pos pelayanan terpadu benar-benar berjalan maksimal.

“Dalam rangka upaya mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045 maka lakukan edukasi gizi pada ibu hamil, ibu bayi dan balita; monitoring secara berkala; perkuat kolaborasi lintas sektor; dan pastikan penyampaian laporan aksi penurunan stunting tersedia lengkap dan tepat waktu”, ajak pria kelahiran Palembang ini.

Selanjutnya di tahun 2024 ini, Penjabat Gubernur Harisson mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melanjutkan pembangunan dengan meningkatkan jalan mantap provinsi melalui APBD 2024.
Tak hanya itu Pemprov Kalbar juga siap memberikan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan IPM Kalimantan Barat serta melanjutkan gerakan pangan murah dan operasi pasar dalam rangka upaya pengendalian inflasi.

Selain itu terkait Penanganan stunting, Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan akan melaksanakan program perbaikan gizi; program ODF (Open Defecation Fee); Perbaikan sanitasi masyarakat; dan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui dana CSR dalam rangka penurunan prevalensi stunting guna mencapai target nasional 14 persen.

Harisson mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di daerah, maka telah disusun Rancangan Awal yang memuat visi dan misi Kalimantan Barat 20 tahun ke depan dengan Visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, yang didukung oleh 8 Misi yaitu Transformasi Sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan serta Dukungan Sarana Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan.

“Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan menjadi simpul yang mengikat seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersama sama mewujudkan cita-cita bangsa secara khusus Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,”kata Harisson.

Selain itu terkait pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari mendatang, orang nomor satu di Kalbar ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu Daerah tanpa melakukan intervensi apapun serta menjaga netralitas ASN selama berlangsungnya proses Pemilu sampai dengan Pemilukada serentak tahun ini.

“Mari bersama, sukseskan Pemilu kali ini, datang ke TPS gunakan hak pilih anda. Semoga Pemilu kali ini dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan tentram,”kata Harisson.

Usai upacara Peringatan HUT ke-67, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga diselenggarakan beberapa acara diantaranya Penandatanganan kerjasama antara Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalbar dengan Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalbar terkait Pengadaan Rumah Tinggal Layak Huni bagi keluarga yang tidak mampu. Serta dilakukan pembagian beberapa penghargaan dan hadiah lomba yang diadakan dalam rangka memperingati HUT ke 67 Pemprov Kalbar.

Tampak hadir pada upacara tersebut, anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wakil Gubernur Kalbar Periode Tahun 2018-2023 Ria Norsan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Mohammad Bari beserta istri yang juga merupakan Penjabat Ketua DWP Provinsi Kalbar D.Efy Masfiaty, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Windy Prihastari Harisson serta ribuan undangan dan peserta yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD, Forkopimda, Bupati / Walikota se-Kalbar ataupun yang mewakili, Kepala OPD, Kepala instansi vertikal di Kalimantan Barat, Dirut PT BPD Kalbar, Pimpinan BUMN dan BUMD, Para ASN di lingkungan Pemprov Kalbar hingga para kepala desa dan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS