Pj Bupati Kayong Utara: Hasil Evran Jadi Bahan Perbaikan
Kayong Utara (Suara Kalbar)- Pj Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyampaikan pelaksanaan evaluasi perencanaan dan anggaran akan menjadi bahan perbaikan kedepan dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pemaparan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (18/12/2023).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atas kualitas perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2023 sebagai data baseline bagi BPKP atas pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada periode-periode yang akan datang.
“Hasil pengawasan juga menjadi umpan balik bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dimasa yang akan datang,” ujar Romi Wijaya.
Ada berberapa poin perbaikan, kata Romi, yang disampaikan yaitu bagaimana nantinya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang realistis dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Pemerintah lainnya baik RPJMN, RPJMD provinsi, dan tidak lupa mempertimbangkan setiap isu strategis, memperhitungkan resiko dan mengoptimalkan kapabilitas daerah.
Romi mengatakan dalam point perbaikan tersebut juga terdapat bagaimana RPJMD yang telah ditetapkan nantinya hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang konsisten dan efektif dan efisien yang terkoneksi dan bersinergi dari setiap OPD.
Dia menyampaikan beberapa hal terkait hasil evaluasi BPKP terutama terdapat ketidak konsistenan dalam target capaian indikator yang disebabkan adanya penyesuaian dalam proses revisi RPJMD dan dokumen perencanaan sebagai implikasi adanya refokusing dan rasionalisasi anggaran pada saat pandemi Covid-19.
Terkait masalah komposisi belanja direct dan indirect yang tidak proporsional diakui Romi masih mengalami berberapa kendala dari belum optimalnya proses asistensi serta perlu adanya penyempurnaan di SIPD yang bisa mengunci sampai detail sehingga ada aspek yang menjamin konsistensi hasil pembahasan detail penganggaran sampai penetapan penganggaran.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now