OJK Ajak Industri Jasa Keuangan Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan di Daerah

Pontianak (Suara Kalbar)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri jasa keuangan untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di daerah.

Kepala OJK Kalimantan Barat, Maulana Yasin, mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan bisa melibatkan berbagai kegiatan.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan penjualan produk atau layanan jasa keuangan dengan memberikan insentif kepada masyarakat. Selain itu, pemberian fasilitasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan inklusi keuangan.

“Kami mengajak dan terus mendorong juga seluruh industri jasa keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan inklusi keuangan di daerah,” katanya melansir dari ANTARA, Selasa(31/10/2023).

Ia mencontohkan kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi seperti penjualan produk atau layanan jasa keuangan berinsentif, pemberian fasilitasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro.

Untuk fasilitasi kredit atau pembiayaan bisa melalui pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, dan produk keuangan lainnya.

“Penting juga edukasi keuangan dan kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Hal itu juga kami terus lakukan,” kata dia.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei terakhir di 2022 tercatat indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 49,68 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sedangkan provinsi Kalbar sendiri memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen.

“Hasil survei ini juga menggambarkan kondisi secara umum tingkat literasi dan inklusi keuangan di kabupaten dan kota di Kalbar,” papar dia.

Ia menambahkan dengan hasil survei yang ada masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan dengan tingkat pemahaman masyarakat terkait produk jasa keuangan tersebut.

“Sehingga dengan adanya kesenjangan ini berisiko timbul permasalahan-permasalahan keuangan di tengah masyarakat seperti maraknya investasi bodong, penipuan, pembobolan rekening, dan lainnya. Dengan demikian, diperlukan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan yang lebih masif,” kata dia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS