Kerjasama Multi-Pihak di Ketapang: Analisis Multi-kriteria ‘Go & No-Go Area’ demi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Ketapang (Suara Kalbar) – Pemerintah kabupaten Ketapang, bersama pihak-pihak terkait seperti perusahaan dan kelompok lembaga masyarakat sipil (CSO), memberikan dukungan terhadap hasil Analisis Go & No-Go Area guna memperkuat strategi pembangunan berbasis lanskap yang mengedepankan prinsip “Produksi, Proteksi, Inklusi” di wilayah tersebut.
Kesimpulan tersebut dihasilkan dalam rangkaian kegiatan Lokakarya dan Sosialisasi Hasil Analisis Kawasan Go/No-Go Area di Kabupaten Ketapang, yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan Mitra Pembangunan Ketapang dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Zuri, Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Rabu (18/7/2023).
Dalam lokakarya tersebut, Asisten 2 Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan, Syamsul Islami, mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pemangku kepentingan terlibat dalam upaya pengembangan rencana pertumbuhan hijau (Green Growth Plan) guna mewujudkan rantai pasok komoditas utama, seperti kelapa sawit, dengan prinsip keberlanjutan.
“Hal ini akan diwujudkan dalam komitmen multipihak untuk produksi kelapa sawit tanpa deforestasi, tanpa konversi lahan gambut, tanpa eksploitasi tenaga kerja, dan komitmen untuk meningkatkan pendapatan petani,” kata Syamsul, dalam keterangan tertulis diterima Suarakalbar.co.id, Rabu(19/7/2023).
Analisis area Go & No Go, sambung Syamsul, diperlukan sebagai arahan teknis untuk mengoperasionalkan manajemen adaptif dalam proteksi kawasan di Kabupaten Ketapang, termasuk kawasan dengan nilai konservasi tinggi di zona produksi, restorasi, dan produksi berkelanjutan. Proses pengelolaan lanskap ini tentunya dengan memprioritaskan penghidupan dan inklusif sosial.
Analisis area Go & No Go dapat dijadikan acuan dalam memberikan arahan untuk pengembangan detail tata ruang, rencana induk perkebunan, rencana pengelolaan KPH, dan rencana pembangunan termasuk investasi di Kabupaten Ketapang.
Hasil analisis Go & No-Go yang multi-kriteria dapat menghasilkan arahan pengelolaan lahan yang adaptif, khususnya untuk pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Analisis multi-kriteria juga bisa menjadi dasar pengembangan perangkat pengelolaan lanskap dengan mengedepankan aspek biofisik sebagai bahan pertimbangan dalam menunjang pengelolaan lanskap untuk pembangunan ekonomi dan ruang sosial.
Selain itu, dalam konteks merespon sinyal pasar kelapa sawit yang berkerlanjutan, analisis area Go & No-Go juga memberikan informasi tentang comparative advantage kondisi bentang alam Ketapang.
Hasil analisis untuk Kabupaten Ketapang menunjukkan mayoritas wilayah kabupaten termasuk dalam area No-Go atau tidak sesuai untuk pengembangan produksi kelapa sawit yaitu sebesar 2,3 juta Ha atau sebanyak 78,8 % dari seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.
Hal ini terutama disebabkan rentannya kondisi biofisik lahan yang didominasi oleh kawasan hutan, tutupan hutan di wilayah produksi, dan lahan gambut. Studi ini memberikan arahan manajemen adaptif untuk pengelolaan kelapa sawit di dalam area No-Go—yang terindikasi sebanyak 445.577,94 ha—berdasarkan tingkatan prioritas kondisi biofisik lahan.
Untuk daerah yang tidak sesuai untuk kelapa sawit namun telah dilakukan pembangunan kelapa sawit, studi ini memberikan gambaran pengembangan komoditas lain melalui pola tanam yang lebih sesuai seperti agroforestri, yang dengan demikian menjadi alternatif investasi sekaligus memitigasi risiko dalam pengembangan perkebunan.
Sekretaris PPI Compact Ketapang Mahyudin mengomentari hasil Analisis Area Go & No-Go dalam pidato kuncinya. “Kami menyambut baik hasil Analisis Area Go & No-Go ini karena akan sangat membantu tugas Sekretariat PPI Compact dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan konservasi, restorasi dan produksi berkelanjutan yang dilakukan masing-masing instansi pemerintah, sektor swasta, dan CSO terkait untuk mencapai pembangunan yang rendah emisi dan berkelanjutan dan di Kabupaten Ketapang.
Analisis Area Go & No-Go Kabupaten Ketapang disusun sebagai bagian dari Analisis Perencanaan Suplai Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pengembangan Kerangka PPI (Produksi, Proteksi, Inklusi) dan Investasi Berkelanjutan di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya yang dilakukan oleh lembaga konsultan Orien Spasia Ecoscape dengan dukungan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH).
Hasil studi ini ditujukan menjadi dokumen teknis pendukung kebijakan pembangunan dan rencana investasi sektor swasta dan transformasi rantai pasok komoditas yang berkelanjutan.
“Kami mengenali adanya tuntutan pasar yang semakin kuat atas komoditas kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan, yang di antara kriterianya yaitu tidak lagi melakukan deforestasi, tidak membuka lahan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sacha Amaruzaman, Senior Program Development Manager, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH).
Sebagai salah satu daerah utama penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat, kata Sacha, pihaknya mendukung dilakukannya pendekatan lanskap untuk mewujudkan wilayah Ketapang sebagai sumber kelapa sawit yang clean and clear, yang secara ideal perlu diawali dengan Analisis Area Go & No-Go.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Artikel Terkait
