Polres Sanggau Gelar Rakor Kebijakan Pendistribusian BBM

Polres Sanggau Gelar Rakor Kebijakan Pendistribusian BBM . SUARAKALBAR.CO.ID/Darmansyah

Sanggau (Suara Kalbar)  – Kepolisian Resor Sanggau mengelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka mendukung program kebijakan pemerintah terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di aula Graha Wira Pratama Polres Sanggau, Kamis (08/06/2023).

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Sanggau Akbp. Suparno Agus Chandra Kusumah, dan diikuti Ketua Komisi III DPRD Sanggau Toni, Pasi Intel Kodim 1204/Sgu Kapten Czi Sapto Wiyono, Para kepala OPD Sanggau dan Kabid yang berhubungan dengan kegiatan rakor serta dari Pt. Pertamina Regional Sanggau M. Agung A, juga Pengawas Dan Staf SPBU, Pemilik Kios BBM.

Kapolres Sanggau dalam sambutannya mengatakan pendistribusian BBM Bersubsidi ini merupakan program kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dikawal dan dijaga agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Kami sengaja saya mengundang bapak ibu untuk hadir berdiskusi disini sehingga masyarakat, pemerintah dan pengelola SPBU mendapat kepastian hukum melalui regulasi yang ada sehingga bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum,”kata AKBP. Suparno.

Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Pemerintah Daerah mengatur regulasi terkait penggunaan atau penyaluran BBM ini.

“Dengan kegiatan rakor ini kita semua yang ahdir mendapat output dan outcome sehingga menjadi bahan referensi dilapangan,”ujarnya.

Sementara itu perwakilan Pertamina Regional Sanggau M. Agung menyampaikan bahwa untuk konsumen pengguna minyak solar JBT sesuai Perpres RI Nomor 191 Tahun 2014 yaitu Transportasi Darat, Transportasi Air, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Layanan Umum / Pemerintah dan Usaha Mikro / UMKM.

“Ketentuan pembatasan dan pengendalian penyaluran sesuai SK no 04 BPH Migas, volume pembelian maksimal BBM solar JBT, penyalur wajib mencatat nomor polisi kendaraan dan volume pembelian, apabila terjadi kelebihan pengisian dari ketentuan diatas, akan dilakukan koreksi volume kelebihan tersebut,”katanya.

Penyampaian penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu sesuai dengan peraturan BPH Migas RI Nomor 17 tahun 2019 tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu.

“Penyaluran jenis bahan bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur sesuai dengan peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyarluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur,”tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS