Satu-satunya di Indonesia, Pemprov Kalbar Borong 3 Penghargaan Kemendagri

Jakarta (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan tinta emas setelah berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Anugerah penghargaan itu disampaikan pada APBD Award 2023 di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Ketiga penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Dari tiga kategori yang ditetapkan Kemendagri, Pemprov Kalbar merupakan satu-satunya pemprov yang berhasil meraih penghargaan di semua kategori.

Yakni Peringkat 3 Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, Peringkat 4 Kategori Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022, serta Peringkat 4 Kategori Realisasi Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini tak lepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik.

Untuk capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 Pemprov Kalbar berhasil menembus angka Rp3,2 triliun naik Rp710 miliar dari tahun sebelumnya Rp2,5 triliun.

Dengan demikian, Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 per akhir Desember mencapai 107,86 %. Kemudian pada Realisasi Belanja Daerah Pemprov Kalbar pada tahun 2022 per akhir Desember mencapai 95,54 %.

Capaian luar biasa yang berhasil ditorehkan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan pada masa kepemimpinannya ini juga tak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus konsisten dalam merealisasikan target-target capaian APBD yang ditetapkan.

Wagub Kalbar Ria Norsan yang menerima secara langsung penghargaan turut mengucap syukur atas prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Alhamdulillah 3 kategori itu, semua Pemprov Kalbar dapat, realisasi peningkatan PAD tertinggi, realisasi anggaran tertinggi dan realisasi pendapatan tertinggi,” ungkap dia.

Sejalan dengan apa yang biasanya ditekankan oleh Gubernur Sutarmidji, dirinya terus mendorong percepatan realisasi APBD pada setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.

‘’Seperti apa yang Pak Gubernur tegaskan, realisasi anggaran di setiap OPD itu mulai kita genjot dari awal tahun termasuk yang harus dilelang. Kemudian untuk PAD, optimalisasi terus kita lakukan. Tahun ini PAD kita cukup tinggi menembus angka Rp3,2 triliun dimana pada masa awal kepemimpinan kami hanya Rp1,8 triliun,’’ ujarnya.

Wagub juga tak lupa memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian ini kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang telah bekerja dengan lebih giat dan bersemangat.

‘’Untuk seluruh jajaran ASN, terima kasih atas kinerja yang telah diberikan, semoga menjadi amal baik bagi bapak ibu semua. Tak lupa saya berpesan tetap jaga konsistensi kinerja saudara dan bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku,’’ tutupnya.

Di tempat yang sama dalam pidatonya, Wamendagri John Wempi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang sudah mengoptimalkan realisasi APBD pada Tahun anggaran 2022.

“Atas nama pemerintah, saya menghaturkan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022. Semoga di tahun 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, patut, wajar rasional dan akuntabel,” imbuh John Wempi.

Dirinya juga mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD demi terciptanya percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Percepatan realisasi ini harus dilakukan sejak awal tahun, agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut, juga akan mendorong belanja pihak swasta dan masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan diskusi yang mengambil tema Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Persiapan dalam Menatap Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pertemuan ini juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif kemajuan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, menuju APBD yang proporsional, taat asas, tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS