Ancam Golput, Warga Star Borneo 7 Tolak Masuk Kubu Raya

Pontianak (Suara Kalbar) – Kisruh batas wilayah jelang Pemilu Serentak 2024 kembali terjadi kini melanda sebagian wilayah di Komplek Star Borneo Residence (SBR) 7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur yang ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya. Dampaknya, sebagian warga di komplek tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Kubu Raya.

Menanggapi keputusan itu, puluhan warga RW 023 Komplek SBR 7 melakukan aksi memasang baliho pernyataan sikap di depan gerbang komplek itu, Minggu (12/3/2023)siang. Tak hanya itu sejumlah warga yang enggan masuk wilayah Kubu Raya tersebut membacakan pernyataan sikap yang menolak tegas jika RT 03 yang berada di Komplek SBR 7 ditetapkan dalam wilayah Kubu Raya
“Karena sejak awal menempati komplek ini, seluruh data kependudukan hingga sertifikat tanah bahkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat dalam wilayah Kota Pontianak,” kata Jamaludin.

Dirinya menegaskan apabila RT 03 Komplek SBR 7 tetap masuk dalam DPT Kabupaten Kubu Raya, maka pihaknya bersepakat tidak akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 mendatang. Ia menyebut jumlah warga yang terdampak akibat dikeluarkannya Permendagri Nomor 52/2020 dan ditetapkan dalam DPT Kubu Raya sebanyak 185 pemilih. Sedangkan jumlah keseluruhan warga di RW 023 sebanyak 800 lebih.

“Jika kami tetap masuk Kubu Raya kami memilih untuk tidak berpartisipasi pada pemilu mendatang,” paparnya.

Jamaludin mengatakan jika pihaknya kecewa atas sikap Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya yang terkesan seolah-olah menyembunyikan kebijakan ini tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan resmi, baik secara lisan maupun tertulis.

“Kepada Bapak Wali Kota Pontianak dan Bapak Bupati Kubu Raya serta Bapak Gubernur Kalbar, kami sampaikan bahwa data yang kami pegang ini adalah data yang valid yang dikeluarkan oleh pemerintah juga,” jelasnya.

Sebagaimana informasi yang diketahuinya, kondisi serupa juga dialami sebagian wilayah di Kelurahan Parit Mayor, tetapi wilayah itu sudah dilakukan revisi sehingga tetap berada di wilayah Kota Pontianak.

Sementara itu Hidayatul Muslimin, Ketua RT 03 RW 23 Komplek SBR 7 menuturkan jika Secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melarang atau menghalangi petugas untuk melaksanakan tugasnya, bahkan petugas didampingi untuk menanyakan langsung ke warga bersangkutan apakah bersedia dicoklit oleh petugas dari KPU Kubu Raya. Waktu itu, anggota KPU Kubu Raya datang ke rumahnya untuk melakukan pencoklitan kembali, ia pun mempersilakan kalau memang ingin memastikan kesediaan warga untuk dicoklit petugas dari KPU Kubu Raya. Petugas dipersilakan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Petugas mendengar langsung dari pernyataan warga bahwa mereka menolak jika dicoklit oleh petugas dari KPU Kubu Raya.

“Itu sudah dilaksanakan, mereka ambil sampel pernyataan warga, bahkan saya persilakan untuk menanyakan langsung ke seluruh rumah warga yang masuk DPT Kubu Raya apakah bersedia dicoklit oleh petugas, kami persilakan,” tuturnya

Latar belakang warga melakukan aksi menyampaikan pernyataan sikap ini lantaran sampai hari ini tidak mendapat kejelasan atas permintaan warga untuk tetap berada dalam wilayah Kota Pontianak sebagaimana data kependudukan maupun sertifikat tanah yang dipegang sejak pertama menempati komplek ini.

“Kami memang belum ada upaya melakukan audiensi atau pertemuan ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi kami, karena kami tidak ingin ada anggapan ada politisasi di balik aspirasi kami. Aksi ini kami lakukan murni dari keinginan warga yang ada di komplek ini,” sebutnya.

Ia berharap persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga warga merasakan ketenangan apabila solusi sudah ditemukan. Keseriusan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi kunci menyelesaikan polemik yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

“Kuncinya adalah keseriusan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kami karena selama ini hidup kami sudah tenang sebelum keluarnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020,” tutupnya.