SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Pontianak Pemilu 2024 Mendatang, Syafaruddin Daeng Usman Bilang Rangkaian Panjang Sebuah Ajang Politik

Pemilu 2024 Mendatang, Syafaruddin Daeng Usman Bilang Rangkaian Panjang Sebuah Ajang Politik

Ilustrasi pemilu,(Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad)

Pontianak (Suara Kalbar) – Tahun 2024 mendatang akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun itu, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia.

“Pemilu maupun pilkada bukan hanya urusan hari H pemungutan suara, melainkan serangkaian tahapan yang panjang,”kata Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalimantan Barat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Syafaruddin Daeng Usman, Jumat (13/1/2023).

Menurutnya, karena keterbatasan waktu, maka nantinya akan ada tahapan pemilu dan pilkada yang berlangsung bersinggungan dalam waktu yang sama.

“Pilkada pintunya ada dua, lewat partai politik dan lewat perseorangan atau dikenal sebagai calon independen,” jelas Syafaruddin.

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalimantan Barat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Syafaruddin Daeng Usman.[HO-Dok Pribadi]
“Untuk jalur partai syaratnya diajukan oleh partai politik yang punya minimal 20 persen kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota, 25 persen suara di masing-masing daerahnya. Pertanyaannya, hasil pemilu yang mana? Hasil Pemilu 2024. Maka mau tidak mau ada tahap Pemilu 2024 yang masih berjalan tapi tahap Pilkada 2024 sudah dimulai,”sambungnya lagi.

Tak hanya bagi penyelenggara, lanjutnya, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

“Setidaknya, partai harus menyiapkan 2.593 calon untuk diikutsertakan dalam pemilu tingkat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” tambahnya.

Syafaruddin yang juga pemerhati dan pengkaji ilmu politik itu menambahkan, DPR RI satu daerah pemilihan (dapil) saja, partai harus menyiapkan 3-10 calon.

“Sementara, untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota 3-12 calon,diasumsikan diisi secara maksimal, maka tinggal dikalikan jumlahnya. Jadi selepas pemilu nasional, partai sudah harus mengelus jago yang mau dicalonkan sebagai gubernur, bupati, dan wali kota,” tutup Syafaruddin yang juga sejarawan Kalbar ini.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

Komentar
Bagikan:

Iklan