Demi Nasib Kaum Perempuan Afghanistan, Mungkinkah Berdialog dengan Taliban?

Suara Kalbar– Dalam pertemuan darurat Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kota Jeddah, Arab Saudi, Jumat (13/1), organisasi yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas muslim ini menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintahan Taliban yang melarang perempuan bersekolah dan kuliah.

Menurut OKI, larangan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan metodologi Rasulullah. Untuk itu OKI mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum hawa, termasuk hak atas pendidikan.

Taliban membalas seruan itu dengan meminta OKI tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Ketegangan pun tak terhindarkan.

Peneliti hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi nasional (BRIN) Nanto Sriyanto kepada VOA, Minggu (15/1), menilai sikap Taliban itu didasarkan pada persepsi yang jauh berbeda dari kebanyakan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atas hak perempuan, terutama hak-hak dasar yang sudah dianggap normal, yaitu hak pendidikan dan hak berperan di dunia publik.

“Menjauhkan perempuan dari ruang publik akan berdampak banyak hal yang negatif buat pemerintahan Taliban dan ini saya rasa belum dirasakan, karena Taliban memang menikmati keterisolasian itu. Kita harus menunjukkan kepada mereka, tujuan mereka berkuasa itu bukan menempatkan Afghanistan makin terisolir dari dunia luar, tapi membuka Afghanistan berinteraksi, minimal berinteraksi dengan sesama negara yang mayoritas muslim,” kata Nanto.

Menurut Nanto, Indonesia dan OKI telah melakukan beragam upaya untuk membuka pandangan Taliban bahwa apa yang mereka lakukan ini kontraproduktif dan tidak membawa kebaikan bagi rakyat Afghanistan. Namun, memang OKI tidak pernah melakukan intervensi secara langsung pada Taliban. Padahal sedianya organisasi ini dapat membuka dialog dengan menggunakan pendekatan pemikiran Islam dan norma hubungan internasional. Pendekatan ini juga digagas oleh pemerintah Indonesia, yang berulangkali menggelar dialog antarulama, meski tanpa hasil nyata.

Dia menyadari apa yang dilakukan Taliban sekarang juga tidak lepas dari konteks konflik yang berkepanjangan di Afghanistan, yakni keterasingan mereka dari banyak pemahaman Islam terkini. Taliban menilai mempersempit kehadiran perempuan di ruang publik diperlukan demi keamanan mereka sendiri, mengingat situasi negara itu yang belum stabil.

Hal senada disampaikan Mohammad Rosyidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro yang menilai Taliban tampaknya tidak lagi mempedulikan untuk mendapat pengakuan dunia internasional selama masih dapat menggunakan instrumen ekonomi.

“Misalnya dia akan mengajak kerja sama negara-negara yang berminat untuk berinvestasi di Afghanistan dengan imbal balik pemberian pengakuan. Sebagai contoh, kita sudah mengetahui China salah satu negara yang sudah menunjukkan kedekatan dengan pemerintahan Taliban karena ada kepentingan di sana. China memiliki kepentingan BRI dan Afghanistan memiliki cadangan mineral, minyak dan gas yang luar biasa,” ujar Rosyidin.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS