Masyarakat di Kawasan Hutan jadi Roda Penggerak Pembangunan Ekonomi di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat di kawasan hutan menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi di Kalbar.

Hal itu ditegaskan Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alfian saat membuka kegiatan Lokakarya peningkatan kapasitas bagi pengambil kebijakan perhutanan sosial dalam implementasi forest programme V (FV-V) di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak (19/12/2022).

Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial telah menempatkan program perhutanan sosial sebagai sebuah skema kolaboratif dalam pengelolaan kawasan hutan guna mengatasi ketimpangan ekonomi dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat.

“Dengan mendayagunakan keberadaan lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia dalam skema perhutanan sosial diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat secara ekonomi namun tetap mengedepankan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara lestari,” harap Alfian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat di kawasan hutan menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat. Untuk itu diperlukan akselerasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak melalui pengembangan produk-produk usaha oleh masyarakat dalam kawasan hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pengembangan jasa lingkungan.

“Kita berharap, dengan adanya FP-V di Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan lingkungan, selain itu tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pelaksana dan pengambil kebijakan lingkup pemerintah provinsi kalimantan barat dan kabupaten Sanggau dalam mengelola hutan dan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat tetap terjaga dan lestari,” ungkapnya.

Seperti diketahui, keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Kalbar tidak bisa ditangani oleh Pemprov sendiri, tetapi juga perlu dukungan dari seluruh stakeholder dalam membangun jejaring kerja yang seluas-luasnya khususnya dalam lingkup regional dan nasional mulai dari pemerintahan kabupaten, kementerian LHK, akademisi maupun para profesional di bidangnya.

Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi para pihak untuk merumuskan dan menyepakati berbagai saran dan masukan guna mencapai kemajuan dan keberhasilan program pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Sanggau khususnya dan di Kalimantan Barat pada umumnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS