Datangi DPRD Kabupaten Sambas, Massa Gertak Minta Pemda Indahkan Tuntutan

Sambas (Suara Kalbar)- Aksi Unjuk Rasa Gerakan Rakyat Serentak (Gertak) Kabupaten Sambas  berlangsung damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Kamis (6/10/2022).

Para pengunjuk rasa yang terdiri dari Komponen Mahasiswa, Buruh dan Petani akhirnya melakukan kesepakatan bersama DPRD Kabupaten Sambas dan Perwakilan Pemerintah Daerah.

Dari Unsur Pemerintah Daerah diwakilkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas dan Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ada beberapa point kesepakatan yang disampaikan Pengunjuk Rasa kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas. Diantaranya meminta Pemerintah Daerah dan juga DPRD berkomitmen untuk meningkatkan IPM dan Sumber Daya Manusia.

“Para pendemo telah kita temui, kita berdialog diteras kantor DPRD, diantaranya, teman-teman dari GERTAK meminta komitmen Pemda dan Legislatif dalam alokasi penganggaran Program bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu,” ujar Lerry Kurniawan Figo, Ketua Komisi I DPRD Kab Sambas yang turut berdialog dengan para pendemo.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas Ferdinan Syolihin mengatakan Aksi Unjuk Rasa juga meminta perhatian Pemda dan Legislatif terkait Penerapan Kartu Tani dilingkungan Petani Kabupaten Sambas.

“Dari koordinator Petani tadi, menyampaikan aspirasi, agar Pemerintah Daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat di kementerian pertanian untuk mengundurkan waktu penerapan kartu tani bagi para petani di Kabupaten Sambas sampai Petani siap,” kata Ferdinan.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas ini menambahkan, massa Gertak juga menuntut pengaturan kembali distribusi Pemberian Pupuk Bersubsidi secara adil dan merata.

“Hal ini berlaku tidak hanya untuk petani padi tetapi juga Petani Jeruk dan Petani Karet, kita juga berharap Pemda mengindahkan kondisi ini, pemerataan distribusi pupuk bersubsidi secara adil dan merata,”kata Ferdinan.

Point lain yang menjadi kesepakatan bersama diantaranya meminta Pemerintah Daerah harus bisa menjamin dan melindungi hak para buruh harian lepas dilingkungan perusahaan sawit dan lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan meningkatkan status BHL menjadi SKU atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

Pemerintah Daerah juga diminta menambah alokasi anggaran di bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Sambas untuk secepatnya melakukan uji petik atau Kunjungan ke Koperasi Senujuh Makmur dan Koperasi Sejahtera Abadi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS