Bawaslu Deklarasikan Anti Politik Uang dan Politisasi SARA di Sungai Kunyit

Mempawah (Suara Kalbar) – Negara mempunyai kewajiban memenuhi dan melindungi setiap hak yang dimiliki setiap warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak memilih dan dipilih bagi para penyandang disabilitas saat berlangsungnya pesta demokrasi.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, saat menghadiri Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas, di Kantor Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Senin (6/6/2022).

Kegiatan yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mempawah turut dirangkai dengan Deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA di Desa Sungai Kunyit Laut.

Wabup menegaskan, para penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik, termasuk saat berlangsungnya Pemilu dan Pemilukada.

“Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jadi hak mereka sebagai warga negara tidak boleh diabaikan,” katanya.

Oleh karena itu, ia pun berharap sosialisasi kepemiluan jelang Pemilu Serentak 2024 terhadap penyandang disabilitas dapat terus digencarkan.

“Termasuk melibatkan aparatur desa di wilayahnya masing-masing agar tidak ada yang golput saat pemilu nanti,” ujar Muhammad Pagi.

Terkait Deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA di Desa Sungai Kunyit Laut, mendapat apresiasi dan dukungan dari Wabup Muhammad Pagi. Karena menolak dan melawan politik uang adalah kewajiban setiap orang.

“Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, pemimpin yang berkualitas, serta bisa menyerap aspirasi dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat,” ucap dia.

Muhammad Pagi juga mengingatkan agar jangan sampai ada politisasi SARA pada Pemilu mendatang. Untuk itu, ia meminta masyarakat Kabupaten Mempawah cerdas menyikapi.

“Hal terpenting selalu jaga keamanan. Jangan sampai gara-gara isu politik digelontorkan, kita sama kita saling bermusuhan. Maka menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk mencegah itu,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala DSPPPAPMPD Mempawah Burhan, mengatakan penyandang disabilitas punya hak yang sama dengan WNI lainnya, termasuk dalam Pemilu.

Ia mengungkapkan, saat ini ada beberapa kelompok disabilitas di Kabupaten Mempawah. Dan ada sekitar 5 ribu orang yang mempunyai hak pilih pada Pemilu nanti.

“Kami harap seluruh aparatur pemerintah desa membantu mensosialisasikan pemilu terhadap penyandang disabilitas agar mereka tahu hak dan kewajibannya selaku warga negara,” katanya.

Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Ruhermansyah, yang turut hadir mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemkab Mempawah terhadap proses penyelenggaran Pemilu sebelumnya dan yang akan datang.

“Mari kita bersama-sama wujudkan dan sukseskan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, serta Jujur dan Adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Dan sosialisasi ini, dinilainya memiliki arti penting dalam upaya memperkuat demokrasi. Dengan kata lain jangan sampai ada hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang terabaikan, baik hak pilih maupun dipilih.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Bawaslu Mempawah Akhmad Amiruddin, Komisioner KPU Mempawah, Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Suhaimi, serta jajaran Forkorpimcam Sungai Kunyit.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS