Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
Dilaksanakan secara hybrid, baik tatap muka maupun via zoom meeting, kegiatan dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, di Kantor Bupati Mempawah, Kamis (24/3/2022).
Turut hadir menyaksikan secara virtual, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, yang mewakili Gubernur Sutarmidji dan Anggota DPRD Kalbar Dapil Mempawah-Kubu Raya, Ermin Elviani.
Hadir pula Sekda Mempawah Ismail, Ketua DPRD Ria Mulyadi, serta jajaran OPD Pemkab Mempawah, Forkorpimda, serta pengurus organisasi kemasyarakatan dan pemuda, serta kalangan dunia usaha.
Bupati Mempawah, Erlina melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Muhammad Pagi mengungkapkan, jumlah usulan belanja langsung tahun 2023, hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD pada Februari 2022.
“Yakni meliputi 8 urusan yang mencapai 198 program, 272 kegiatan dan 1.653 sub kegiatan. Dengan nilai usulan mencapai Rp 2,3 triliun lebih,” katanya.
Sementara itu, imbuh dia, estimasi anggaran belanja langsung tahun 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022 yang hanya Rp.1,086 triliun lebih.
“Untuk itu, kami harapkan Bappeda Mempawah melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi rancangan RKPD sesuai prioritas pembangunan tahun 2023,” ujarnya.
Yang nanti, imbuh dia, akan menjadi rujukan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 dan RAPBD 2023, sehingga apa yang dihasilkan dalam APBD 2023 merupakan kebutuhan skala prioritas masyarakat.
“Harapan kita, APBD tahun 2023 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mempawah agar lebih baik dan merata disegenap lapisan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-IV RPJMD Kabupaten Mempawah dan pelaksanaan dari misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.
Seperti diketahui, pada tahun 2023 ini pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan desa menuju desa mandiri dengan beberapa sasaran pembangunan.
“Seperti meningkatkan kemandirian desa, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi menilai Musrenbang RKPD 2023 memiliki peran penting dan poin strategis dalam penyampaian dokumen pokok-pokok pikiran DPRD.
Karena merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja DPRD, kunjungan kerja dewan yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan.
Ia pun atas nama lembaga DPRD mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan agenda Musrenbang guna menyusun RKPD 2023.
“Terus jalin koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat di daerah, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya.
