Gubernur Buka Musda PPPI Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar)- Gubernur Kalbar Sutarmidji Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Wilayah Provinsi Kalbar melaksanakan Musda I dengan mengangkat tema Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kompeensi Profesi Perencana di Qubu Resort Kubu Raya, Rabu (10 /11/ 2021).

Musda yang dilaksanakan secara hybrid (fisik dan daring via zoom) yang di hadiri oleh Ketua Nasional PPPI secara daring ini di ikuti oleh para Pejabat Fungsional Perencana se Kalimantan Barat. Selain itu juga mengundang intansi-instansi yang menangani urusan kepegawaian dan organisasi baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan antara lain bahwa perencanaan harus menggunakan data yang valid dan up to date serta perencanaan yang baik harus menjawab kebutuhan selama 30 tahun ke depan atau bahkan lebih, selain itu perencanaan harus efektif dan efisien.

Ketua Panitia Surachmad Darusman dalam laporannya menyampaikan bahwa Musda ini dilaksanakan bertujuan selain memilih Ketua Komisariat yang baru, juga sebagai wadah para Pejabat Fungsional Perencana bersilaturahmi dan sekaligus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai perencana pembangunan.

Dalam Musda ini dilaksanakan sidang pemilihan Ketua Komisariat Wilayah Provinsi Kalbar untuk periode 2021 – 2024. Proses pemilihan ketua ini dilaksanakan dengan cara yang demokratis melalu sidang pemilihan yang dipimpin oleh Irwan Lahnisafitra.

Dari hasil sidang tersebut Niluz Junaidi kembali terpilih sebagai ketua. Selain itu, Musda I ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain pertama, memantapkan momentum pemulihan ekonomi daerah dan aspek kesehatan pasca pandemi Covid-19 melalui program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pemulihan perekonomian dan aspek kesehatan.

“Bahwa Bappeda khususnya baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholders terkait perlu berkomitmen dan mempersiapkan diri dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” jelasnya.

Menurutnya fungsional Perencana yang professional diharapkan agar memperkuat proses teknokratik sebelum masuk ke proses politik, partisipatif, top-down dan bottom up sebagaimana amanah Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.