Sambas (Suara Kalbar)- Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah disahkan bersama oleh pihak pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. H Bahidin, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas mengingatkan beberapa hal terkait realisasi perubahan APBD tersebut.
“Dalam rekomendasi badan anggaran untuk pemerintah daerah, kita telah mengingatkan agar bersama-sama memberikan perhatian pada optimalisasi pendapatan daerah khususnya disektor pajak daerah dan retribusi,” ujar H Bahidin.
Legislator Partai Golkar ini menambahkan, adapun langkah optimalisasi yang dimaksud antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Legislatif lanjut H Bahidin, berharap pemda serius melakukan langkah strategis memaksimalkan pendapatan asli daerah.
“Pemda bisa mengaktifkan kembali fungsi beberapa pasar rakyat yang sudah dibangun oleh pemda yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya jumlah pedagang yang menyewa los atau kios,” ungkap dia.
Erwin Johana, Anggota Badan Anggaran juga menyoroti beberapa hal terkait perubahan APBD tahun anggaran 2021. Senada dengan H Bahidin, Legislator PKB ini menyebutkan pentingnya membuat suatu kebijakan sebagai dasar hukum untuk memungut retribusi pada beberapa objek retribusi seperti penginapan, wahana bermain dan UMKM yang berada di kawasan wisata.
“Bisa dikaji terlebih dahulu, bagaimana pemda kedepannya bisa menambah pundi-pundi untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah,” sebut dia.
Pemda lanjut Erwin Johana, diharapkan rutin melakukan pemutakhiran data objek pajak atau retribusi daerah. Dengan data yang akurat, diakui Erwin, lebih memudahkan pemda memaksimalkan pendapatan asli daerah.
“Dalam peningkatan PAD Sambas, pemerintah daerah juga harus mengevaluasi sektor usaha perkebunan, terutama perkebunan sawit yang banyak berinvestasi di bumi Sambas, mereka juga harus memberikan kontribusi, jangan hanya berinvestasi dan berpotensi konflik sosial, kesenjangan dan merusak tatanan budaya serta kearifan lokal, semoga bisa menjadi pundi PAD kita juga,” kata Erwin.
