ODGJ di Melawi Masih Tinggi, Dadi Sunarya : Saya Tak Mau Dengar Ada yang Dipasung

Melawi (Suara Kalbar)- Masih tingginya Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Melawi, menjadi perhatian serius pemerintahan Bupati Melawi Dadi Sunarya dan Wakil Bupati Melawi Kluisen saat ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Melawi, setidaknya ada 157 penderita gangguan jiwa berat dan 257 orang lainnya mengalami gangguan jiwa ringan karena stres dan lainnya.

“Dapat kita lihat sering berkeliaran di masyarakat adanya ODGJ. Seharusnya dapat kita tangani secara manusiawi,” ujar Bupati Melawi Dadi Sunarya saat membuka Kegiatan Koordinasi Terpadu Lintas Sektor dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat Kabupaten Melawi 2021, di Nanga Pinoh, Senin (26/7/2021).

Bupati berharap melalui koordinasi lintas sektoral ini menjadi titik awal memikirkan penanganan kesehatan jiwa masyarakat sehingga lebih komprehensif.”Saya minta agar tim pelaksana nantinya mampu memahami tugas dan fungsi penanganan ODGJ,” katanya.

Selain itu juga, dirinya juga meminta Puskesmas mengoptimalkan pelayanan pada ODGJ. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Serta melakukan upaya dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh petugas kesehatan.

“Saya minta Dinkes, juga Dinsos, karena kalau dikota masih ada yang berkeliaran. Saya tak mau dengar ada yang dipasung. Sampaikan dengan keluarga. Saya tak mau dengar lagi tak ada anggaran,” ingatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi dr Ahmad Jawahir mengungkapkan Penanganan kesehatan jiwa merupakan masalah yang sering mengalami banyak kendala.

Kendala utama dalam kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bahwanya stigma di masyarakat yang kerap menyebut gangguan jiwa penyakit memalukan dan harus disembunyikan bahkan disingkirkan yang paling miris saat ini, masih ditemukan ada delapan ODGJ yang masih dipasung keluarganya. Bahkan sudah ada yang sudah bertahun tahun mengalami pemasangan.

“Nantinya dalam tim penanganan kesehatan jiwa, camat dan kepala puskesmas serta lintas sektor akan masuk di dalamnya. Gangguan jiwa sendiri masuk standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas,” pungkasnya.