Kembali, Twitter Tangguhkan 500 Akun di India

lustrasi Twitter. [Shutterstock]

Suara Kalbar – Konfrontasi meningkat antara Twitter dan pemerintah India
terkait kebebasan berbicara di platform tersebut. Kini, raksasa media
sosial itu mengatakan telah menangguhkan lebih dari 500 akun atas
perintah pemerintahan Modi.

Twitter mengatakan, hanya akan mematuhi sebagian perintah dari pemerintah, yang meminta penghapusan hampir 1.200 akun.

Twitter berpendapat bahwa permintaan memblokir akun jurnalis, aktivis, dan politisi tidak sesuai dengan hukum India.

“Kami tidak percaya bahwa tindakan yang telah
kami lakukan sesuai dengan hukum India, dan, sesuai dengan prinsip kami
dalam membela kebebasan berbicara dan berekspresi, kami tidak mengambil
tindakan apa pun pada akun yang terdiri dari media berita. entitas,
jurnalis, aktivis, dan politisi,” kata Twitter dalam sebuah posting
blog, dilansir laman Independent, Senin (15/2/2021).

“Untuk
melakukannya, kami yakin, akan melanggar hak fundamental mereka atas
kebebasan berekspresi di bawah hukum India,” katanya.

Situs mikroblog lebih lanjut mengatakan bahwa
mereka akan terus mengadvokasi hak kebebasan berekspresi atas nama
masyarakat yang dilayaninya.

Kementerian Teknologi India mengatakan,
pemerintah akan segera menyampaikan tanggapannya sambil menambahkan
bahwa entri blog tersebut mendahului pertemuan yang direncanakan antara
mereka dan para eksekutif senior Twitter.

Perusahaan yang berbasis di AS itu mendapati
dirinya berada di tengah badai politik, setelah menolak untuk mematuhi
arahan pemerintah untuk memblokir lebih dari 250 akun.

Serta memblokir postingan yang diduga tweet di
bawah tagar yang menuduh perdana menteri Narendra Modi melakukan
“genosida” atas agitasi petani yang sedang berlangsung.

Sementara Twitter pada awalnya memenuhi
permintaan pemerintah untuk menangguhkan 250 akun, itu memulihkan
sebagian besar setelah sekitar enam jam dan protes publik.

Sumber : Suara.com