Pengamat: KKP Tak Pernah Didemo Nelayan Selama Dipimpin Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

 Suara Kalbar– Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tengah disorot perihal kebijakannya mencabut larangan penangkapan benih bening lobster,
baik untuk keperluan budidaya maupun ekspor. Menurut pengamat politik,
Adi Prayitno, banyak pihak yang tidak memahami substansi dari pencabutan
aturan itu.

Adi menjelaskan, dari perspektif kebijakan
publik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 yang
mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, memuat sejumlah
subtansi bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan losbter di
alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.

“Dalam
hal substansi ini pastinya kita harus membandingkan saat (penangkapan
dan ekspor) lobster ini dilarang dan saat larangan ini dicabut. Saya
pikir ada adu opini di sini, tapi yang setuju (pencabutan larangan)
lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi elite saja,” kata
Adi lewat rilis yang diterima VIVA.

Dia
berpendapat, kebijakan-kebijakan Menteri KKP sebelumnya seperti
larangan penangkapan dan ekspor lobster, serta larangan alat tangkap
cantrang, banyak merugikan nelayan. Ini dibuktikan dengan maraknya
demonstrasi menentang kebijakan-kebijakan itu. “Selama delapan bulan
Edhy Prabowo menjabat, tidak ada lagi demo nelayan di KKP, tidak ada
lagi nelayan yang sampai menginap di Istana,” ujar Adi.

Demontrasi
nelayan memang sering terjadi di masa sebelum Edhy. Seperti saat ribuan
buruh dan nelayan menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan
pada 2015 lalu. Nelayan protes soal Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela
dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Adapun demo di Istana terjadi pada 2017 lalu. Kelompok buruh dan
nelayan menuntut pemerintah melegalkan cantrang, payang dan lain-lain
sebagai alat tangkap nelayan. Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk
membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri KKP saat itu,
karena disebut berdampak buruk pada sektor perikanan di Tanah Air.

Adi
menilai masyarakat, khususnya didunia maya, kecendrungannya lebih
banyak tertarik mengomentari hal-hal yang bersifat gimik dan melupakan
persoalan substansial. Padahal, kata dia, kinerja Menteri Edhy lebih
terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri
sebelumnya. “Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli dibully netizen
yang entah siapa orangnya. Tapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah
gubernur dan nelayan,” kata Adi.

Adi mencontohkan soal pro dan
kontra ekspor benih lobster. Menurutnya, kritik terhadap Edhy hanya
berasal dari sentimen elite yang kemudian dikomentari oleh netizen yang
tidak paham secara utuh mengenai aturan ini. Ekspor juga dikesankan
merugikan nelayan, mengancam kelestarian lobster, dan hanya
menguntungkan korporasi. Padahal, menurut Adi, ekspor positif bagi
negara dan masyarakat.

Tak hanya dari segi devisa, tapi juga berdampak
luas kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya dari segi
peningkatan ekonomi mereka serta semakin luasnya kesempatan usaha serta
lapangan kerja. “Parahnya, di medsos seringkali ini dibenturkan dengan
realitas yang sesungguhnya,” tutupnya.

Sumber : Viva.co.id