Pemda Sanggau Potong Anggaran Belanja Modal, Barang dan Jasa 35 Persen Tangani Covid-19

Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka

Sanggau(Suara Kalbar) –  Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau akan melakukan pemotongan di setiap badan, dinas, dan instansi yang memiliki anggaran belanja modal, barang dan jasa.

“Pemotongan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen Pemkab Sanggau terhadap intruksi Pemerintah Pusat yang memintaa pemotongan anggaran di APBD murni minimal 35 persen,” ujar Sekda Kabupaten Sanggau,  Kukuh Triyatmaka, Kamis (14/5/2020).

Dia menjelaskan, saat ini Pemkab Sanggau belum sampai 35 persen, tapi masih kurang sedikit. “Mudah – mudahan secepatnyalah, sampai hari ini, untuk anggaran recofusing sementara ini masih angka yang lama yakni Rp 31,2 milyar.Tapi kalau nanti 35 persen itu masuk lagi.dipastikan dana cadangan penanganan covid-19 bisa bertambah menjadi Rp 80 milyar lebih,” ujarnya.

Menurutnya, dana cadangan Rp 80 milyar lebih tersebut, terpaksa diambil dari dana kegiatan fisik.

“Seperti misalnya di Dinas Bina Marga dan SDA Sanggau, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Sanggau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau,” katanya.

Di empat SKPD ini nantinya yang bakal banyak kesedot anggarannya seperti sekarang lelang yang sedang berproses dimana DAK kesehatan yang tidak terkena drop, DAK RSUD, DAK Bina Marga dan Cipya Karya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).” Untuk DAU masih saya tahan karena masih ada recofusing,” tegasnya.

“Untuk anggaran terakhir penanganan Covid-19 di Sanggau sementara ini masih tercatat Rp 37 milyar lebih. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pemberian bansos kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan pagu anggaran Rp 12 milyar lebih yang dikelola Dinsos P3AKB Sanggau, Dinas Kesehatan Rp 5 milyar, RSUD MTh Djaman Rp 3 milyar, dan BPBD Rp 3 milyar,” katanya.

Menurutnya, alasan anggaran Dinsos yang paling besar karena kita ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak Covid-19 selama dua bulan.

“Data penerima bansos non DTKS sementara ini tercatat 20 ribu lebih kepala keluarga. Tapi data ini masih dinamis masih bisa dikoreksi,” katanya.

Penulis : Ucok

Editor : Hendra