Anggaran Covid-19 Rp 11,5 Milyar, Erlina Ungkap Penggunaannya

Bupati Mempawah,Erlina.[Suarakalbar/Dian Sastra]

Mempawah (Suara Kalbar)- Pemerintah Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,5 milyar untuk penanganan cepat Covid-19. Bupati Mempawah, Hj Erlina, memastikan anggaran tersebut dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan di lapangan.

“Awal kita anggarkan Rp 1,5 milyar, dan ternyata tidak mencukupi. Dengan adanya edaran dari Pemerintah Pusat dan Gubernur Kalbar, maka kita menyiapkan tambahan anggaran Covid-19. Bila situasinya memburuk, maka dana ini sudah siap untuk digunakan sesuai kebutuhan di lapangan,” terang Erlina kepada suarakalbar.co.id di Mempawah, Rabu (08/04/2020).

Saat ini, ungkap Erlina, dana yang dipakai untuk operasional dilapangan masih menggunakan anggaran tahap pertama senilai Rp 1,5 milyar. Sedangkan anggaran tambahan sebesar Rp 10 milyar masih ada di pos anggaran sebagai dana cadangan.

“Jika dibandingkan daerah lain di Kalbar, anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Mempawah jauh lebih kecil. Sebab, daerah lain ada yang mengucurkan anggaran lebih dari Rp 20 milyar bahkan lebih besar,” paparnya.

Erlina mengungkapkan, anggaran Covid-19 tersebut akan dimaksimalkan untuk mendukung operasional petugas di lapangan. Misalnya untuk kegiatan sosialisasi, membeli perlengkapan medis, alat rapid test termasuk bantuan sosial untuk masyarakat miskin nantinya akan disalurkan menggunakan dana Covid-19.

“Dalam kondisi sekarang, kita tidak peduli dengan anggapan pihak luar. Yang terpenting, kita melakukan langkah terbaik untuk melindungi kesehatan masyarakat dan daerah Kabupaten Mempawah dari pandemi Covid-19. Kami fokus menggunakan anggaran daerah secara maksimal,” tegasnya.

Lebih jauh Erlina mengatakan, alokasi anggaran penanganan Covid-19 akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Jika memang situasinya berubah dan semakin memburuk, maka semua anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk penanganan di lapangan.

“Semua kebijakan anggaran ini tidak diputuskan sepihak oleh Bupati. Melainkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan OPD. Setiap kebijakan dan keputusan tetap mengedepankan kebersamaan. Saya tidak ingin terjadi miskomunikasi antara kepala daerah dengan OPD,” tukas Erlina.

Penulis : Dian Sastra

Editor   : Diko Eno