Anggota Dewan Hendrikus Hengki Reses di Desa Tanap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki melakukan reses pada masa persidangan ke 1 Tahun 2020 di Daerah Pemilihan IV di Desa Tanap, Senin (16/3/2020).

Sanggau (Suara Kalbar) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau Fraksi PDI Perjuangan,Hendrikus Hengki melakukan kegiatan reses pada masa persidangan ke 1 Tahun 2020 di Daerah Pemilihan IV Kecamatan (Kembayan, Beduai, Sekayam, Noyan dan Entikong) di Desa Tanap, Senin (16/3/2020).

Kegiatan Reses yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Tanap ini dihadiri Kades Tanap, Ketua BPD Tanap, Kades Semayang, Para Kepala Wilayah, RT, dan lebih dari lima puluh masyarakat Desa Tanap.

“Silakan peserta yang hadir sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan permohonan dan aspirasi, baik yang berkaitan dengan pembangunan ataupun pemberdayaan, asalkan tujuannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kades Tanap Bewianus.

Dia berharap kegiatan reses ini bisa memberikan manfaat menggali informasi dan aspirasi yang langsung bersumber dari masyarakat di Tanap.

Hendrikus Hengki yang merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan juga Anggota  Komisi III  mengatakan Kabupaten Sanggau mengatakan Dana APBD 1,7 Triliun dan sebesar 40 persen digunakan untuk pembayaran gaji, selanjutnya 60 persen dibagi lagi ke bidang-bidang lainnya,  sedangkan untuk infrastruktur kurang lebih 200 Milyar per tahun.

“Jika dilihat dari anggaran yang ada, porsi yang digunakan untuk perjalanan dinas masih terhitung besar, sedangkan dana untuk pembangunan terbilang belum maksimal,” katanya.

Dia menyarankan kepada pemerintah untuk berani pangkas Perjalanan Dinas demi mendongkrak pembangunan. “Masalah pembangunan infrastruktur, saya tidak berani berjanji untuk memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, namun hal admistrasi kependudukan, saya siap membantu pengurusannya,” jelasnya.

“Sampai saat ini sudah lebih 2.500 akte yang saya bantu urus, karena itu saya sudah cukup menegaskan agar urusan KK dan KTP harus hadir di Kecamatan, demi memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Di tegaskannya, tugas pemerintah harus memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Maka dalam hal ini pemerintah harus hadir melayani masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat dan bukan bicara mampu tidaknya, namun mau tidak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Saya perlu tanyakan saat ini di tingkat pemerintahan desa, apakah sudah ada database administrasi

kependudukan. Hal ini harusnya ada dan disiapkan, sehingga mempermudah melengkapi dalam proses pengurusan admistrasi kependudukan,” katanya.

Dalam kegiatan Reses ini Hengki menyampaikan, ada lokasi anggaran 400 juta untuk infrastruktur Desa Tanap, dan saat ini dibagi untuk dua kegiatan pembangunan di dua Dusun.” Hal ini saya sampaikan karena kebetulan di Bangar (Badan Anggaran) saya juga berperan,” ungkapnya.

Pada sesi tanya jawab, Dius Ketua Umat Katolik di Roja menyampaikan permohonan bantuan anggaran menyelesaikan pembangun Gereja Katholik sehingga bisa segera digunakan umat untuk beribadah.

Ditempat yang sama, Toni,  warga Dusun Ngoyok Mandiri menyampaikan, agar ada perhatian nyata pemerintah melalui program membangunan minat pendidikan dengan mendirikan tempat pembinaan sekolah sejak dini.

Hal lain juga disampaikan peserta terkait air bersih, agar perhatian pemerintah menganggarkan dana untuk membangun pembangunan pipanisasi di Gunung Dorit Rayap agar kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.

Hengki menegaskan, asalkan ada proposalnya hal tersebut silakan disampaikan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Perumahan.

Penulis: Niko

Editor   : Hendra