Gubernur Kalbar Diskusi Kesehatan Pendidikan dan BPJS Bersama Komite III DPD RI

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat Bersama anggota Komite III DPD RI

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemaparan sekaligus sharing bidang Pendidikan dan Kesehatan Pemprov Kalbar dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kepada seluruh anggota Komite III DPD RI yang hadir di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Kalbar.

Bang Midji menceritakan bagaimana kondisi pendidikan Kalbar seperti beberapa waktu lalu terdapat siswa di Bengkayang dengan asrama yang sama sekali tak layak dan dibangunlah asrama sesuai dengan asrama pada umumnya.

“Beberapa bantuan telah diberikan Pemprov Kalbar kesemua siswa/siswi yang mencapai milyaran rupiah untuk pendidikan Kalbar,” ungkap Bang Midji, Senin (3/2/2020).

Dunia pendidikan diakui mantan Walikota Pontianak dua periode itu ia menyampaikan kepada seluruh anggota Komite III DPD RI yang hadir bahwa Kalbar akan melakukan beberapa inovasi seperti layanan aplikasi Si Cerdas yang bisa digunakan oleh seluruh pelajar diseluruh kawasan Kalbar.

“Selain itu sudah kita persiapkan pelajaran jarak jauh mengantisipasi kekurangan guru di Kalbar. Beberapa kita sampaikan ke mereka,” jelasnya.

Terkait bidang Kesehatan, sasaran penduduk miskin tidak tepat sasaran juga diakui Kadinkes Kalbar Harrison.

“Data kadang tidak sesuai yang disampaikan Dinsos sehingga dimentahkan pihak BPJS dan dibayar 37 persen tetapi tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Perwakilan Dinas Pendidikan menyampaikan beberapa kawasan telah mendapatkan bantuan laptop dan kebijakan yang baru terkait ujian negara terutama terkait dengan siswa akhir tahun untuk SD Kelas V, SMP kelas VIII dan Kelas XI untuk SMA dipertanyakan.

“Seharusnya assessment dan UN dilakukan ditahun yang sama sehingga apa langkah yang diambil oleh kami di Kalbar, sebelum Bulan Juni sudah dilakukan tahapan assessment tersebut,” cetusnya.

Bang Midji juga mengakui Pemprov Kalbar setuju dengan ajuan Mentri Pendidikan dengan menghilangkan UN namun tetap ada evaluasi.

“Program desa mandiri terutama di Kalbar harus menjadi program yang dilakukan di Indonesia dan tiga Kabupaten berhasil bebas dari desa tertinggal dan tahun ini ada empat,” jelasnya.

Evi Apita Maya, Wakil Ketua Komite III DPD RI mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah serta kebijakan Pemprov Kalbar diseluruh bidang sehingga menjadikan bahan bagi Komite III DPD RI mendiskusikan beberapa masalah yang ada di Kalbar.

“Seperti desa mandiri kemudian belajar dari jarak jauh semua kita serap dan akan kami sampaikan kepada beberapa mentri untuk segera diselesaikan,” jelasnya lagi.

Anggota Komite III dari Kalbar Erlinawati mengaku senang seluruh jajaran Anggota Komite III dapat hadir ke Kalbar sehingga mengetahui banyak permasalahan di Kalbar.

“Bisa menyuarakan beberapa hal seperti bidang pendidikan UN ada sarana dan prasana yang dimiliki dengan contoh jarak tempuh melewati Riam dan dengan skala UNBK maka kami akan menyampaikan hal ini,” katanya.

Kepada Gubernur Kalbar ia menambahkan usai pertemuan dengan Gubernur Kalbar rombongan akan ke Danau Sentarum dan poslintas Badau Malaysia guna melihat perkembangan berkaitan virus Corona. “Kami akan melihat perkembangan virus tersebut dan berdialog ke Pemda Kapuas Hulu terutama dengan arus lalu lintas orang menyangkut Corona,” pungkasnya.

Penulis  : Dina Wardoyo

Editor    : Diko Eno