Hadiri Pertemuan Tahunan, Wagub Kalbar Apresiasi OJK

Istimewa

Jakarta (Suara Kalbar) – Keberhasilan kerja OJK dalam meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2019 jauh dibawah proyeksi otoritas dan pelaku  industri perlambatan ekonomi dan pengetatan likuidasi  membuat pertumbuhan kredit tersendat.

Kredit Perbankan hanya tumbuh 6.08 persen dibanding dengan periode yang  sama tahun sebelumnya, realisasi kredit sepanjang 2019 itu jauh dari target  OJK sebesar 8 persen – 10 persen.

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa  kepada OJK,“ jelas Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan usai memghadiri pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  yang dihadiri Presiden Jokowi di Holtel Ritz  Carlton pasific  place Jakarta, Kamis ( 16/1/2020).

Terkait dengan adanya berbagai investasi ilegal yang merugikan masyarakat, OJK dapat memberikan dua strategi peranannya yaitu prepentif  melakukan sosialisasi  dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi  ilegal serta shering dengan penegak hukum dan regulator di daerah Reprensif, membantu. “Melakukan upaya koordinatif antar instansi  untuk memperceoat proses penanganan melalui kerangka kerjasama  satuam tugas pennganan dugaan tidakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana dan pengelolaan  investasi atau yang lebih dikenal dengan satgas Waspada investasi,” ungkap Norsan.

Sementara itu Presiden Jokowi yang hadir didampingi beberapa menterinya mengatakan dalam Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun perusahaan pembiayaan dll.

“Dan mengawasi  sektor  perbankan (Bank Umum dan Bank perkereditan rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran invetasi ilegal hampir aebagaian besar bukanlah lembaga jasa keuangan, sehingga perusahaan atau pihak tersebut  tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK,” jelasnya.

Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat OJK memiliki dua strategi, diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana  dan pengelolaan investasi  ilegal dengan penegakan hukum dan regulatornya.

“Membantu melakukan upaya koordinasi  antar instansi untuk mempercepat Proses penanganan melalui kerangka kerjasama,” jelasnya.

Penulis  : Tim Liputan

Editor    : Dina Wardoyo