Mahasiswa Islam di Surabaya Komitmen Tak Demo saat Pelantikan Jokowi

⁣ Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri Surabaya. Foto : Nur Faishal / VIVAnews.⁣

Jakarta (Suara Kalbar)- Aksi demonstrasi mahasiswa saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019, di Kota Surabaya, Jawa Timur, kemungkinan tidak terjadi. Apalagi, sebagian besar elemen mahasiswa lebih memilih judicial review atau legislative review terhadap Undang-undang KPK, tuntutan yang selama ini mereka persoalkan. ⁣
⁣
Koordinator Pusat Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Ongki Fahrurrozi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan mengambil sikap tidak akan turun ke jalan berdemonstrasi saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada Minggu. Mahasiswa ingin berperan menjaga situasi kondusif. ⁣
⁣
“Kita tidak ada untuk melakukan aksi turun jalan pada saat pelantikan Presiden Jokowi. Karena kita juga menghormati dan menjaga nama baik bangsa dan negara,” kata Ongki saat dihubungi VIVAnews pada Sabtu, 19 Oktober 2019. ⁣
⁣
Soal penolakan UU KPK, Ongki mendorong semua pihak untuk menggunakan hak konstitusi melalui judicial review Mahkamah Konstitusi atau legislative review. Apakah mahasiswa akan menempuh jalur itu, Ongki pun menjawab. ⁣
⁣
“Kami menunggu konsolidasi teman-teman,” ujar Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya itu. ⁣
⁣
Sikap itu hasil dari dalam seminar nasional bertema “Problem Sloving Polemik Revisi UU KPK” oleh DEMA UINSA di Aula Syariah UINSA Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 18 Oktober 2019. Hadir pada kesempatan itu akademisi dan praktisi hukum dari beberapa kampus di Surabaya. ⁣
⁣
Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Jamil, menjelaskan, adanya Dewan Pengawas dalam KPK adalah bagian dari kinerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Tetapi jika Dewan Pengawas dibuat untuk menyandera KPK, maka akan membuat kinerja KPK terhambat.⁣
⁣
Jika kemudian undang-undang yang baru dipersoalkan, ada beberapa jalur bisa ditempuh untuk mencabut itu, di antaranya penerbitan Perppu oleh presiden. ⁣
⁣
“Tapi jalan terbaik dan sesuai hukum adalah dengan mengajukan Judicial Review ke MK,” ujarnya.⁣
⁣
Sumber : ⁣https://www.vivanews.com/berita/nasional/14038-mahasiswa-islam-di-surabaya-komitmen-tak-demo-saat-pelantikan-jokowi
⁣
Editor : Diko Eno