Gidot di OTT KPK, Demokrat Kalbar Goyang, Sulit Bergerak di Pilkada 2020

Logo Partai Demokrat

Pontianak (Suara Kalbar) -Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dr. Yulius Yohanes menilai Partai Demokrat Provinsi Kalbar harus bekerja ekstra menghadapi gelaran Pilkada serentak tahun 2020. Pasalnya, kasus hukum yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot akan menjadi beban untuk pergerakan partai ke depan.

“Saya pikir terjadinya kasus OTT Ketua DPD Partai Demokrat menambah rekam jejak pahit partai berlambang mercy itu. Tentu partai terpuruk dan akan berpengaruh besar terhadap masa depan pendukung partai tersebut, khususnya di pilkada 2020,” katanya, Kamis (5/9/2019).

“Tentu Demokrat harus bekerja keras untuk membangun cintra. Mungkin dengan melakukan tindakkan persuasif terhadap program partai yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu tentu, ke basis-basis kantong kemenangan partai di setiap daerah atau wilayah dengan melakukan sosialisasi kepada kader dan simpatisan,” sambungnya.

Yulius menyebutkan, disamping melaksanakan kewajiban, setiap kader partai. Langkah khusus juga harus dilakukan Demokrat Kalbar agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan menindak tegas oknum kadernya yang terlibat masalah hukum, apalagi tindak pidana korupsi. 

“Dan yang lebih penting lagi pengurus partai di tingkat pusat berserta jajarannya, harus mengbil tindakkan yang tegas kepada setiap kader yang melakukan pelanggaran apabila terbukti bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, misalnya dikeluarkan atau dipecat dari keanggotaan. Ini harus dilakukan partai sebagai efek jera, disamping dapat membuat citra partai membaik. Meskipun hal itu tidak menjamin bahwa dukukungan masyarakat sebagai pemilih, bisa kembali percaya pada  Demokrat,” terang Yulius.

Oleh karena itu Yulius menyarankan aga Partai Demokrat banyak berbenah diri untuk masa depan partai baik dari kepengurusan, program kerja jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

“Ini perlu dirumuskan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang dibutuhkan publik, tentu dengan pendekatan yang lebih pro rakyat,” tutupnya.

Penulis: Santo

Editor: Kundori