Selektif memilih konsultan pengawas pengerjaan proyek pemerintah

Pontianak(Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji meyesalkan organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tidak hadir dalam Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019.

Sebab forum tersebut cukup penting bagi organisasi profesi tersebut karena untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Kalbar.

“Sepanjang saya jadi Gubernur jangan lagi diundang organisasi profesi, kalo diundang saya tidak mau lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program tidak hadir, kita profesional saja sekarang,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji usai membuka Forum Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019, di salah satu hotel ternama jalan Ahmad Yani, Rabu (6/3/2019).

Lanjutnya, Organisasi profesi tersebut jangan hanya bisa mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah. Dirinya pun saat ini sedang melakukan pemetaan proyek-proyek yang lambat pengerjaannya dan ia akan bekerjasama dengan penegak hukum dalam penyelesaian berbagai proyek tersebut.

“Proyek-proyek yang mangkrak belum selesaisedang kita inventarisasi dan nanti setelah inventarisasi saya akan pilih proyek yang mana harus ditangani oleh penegak hukum dan mana yang kita harus tangani. Karena kedepan dana APBD itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dalam waktu dekat akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di tiap kabupaten dan kota di kalbar. Karena program tersebut bersinergi dengan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Program ini sangat bagus dan kita jawab dengan membangun SMK-SMK unggulan nah itu salah satu contoh dan kita bersinergi pembangunan dari pemerintah pusat dengan daerah. Program ini juga menghubungkan daerah pinggiran dengan daerah perkotaan yang mana sesuai dengan Nawacita Presiden dan kita bangun desa biar sinergis,” tuturnya.

Selain itu juga Gubernur Kalbar H.Sutarmidji akan membentuk tim guna melakukan pengecekan proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kalbar dengan anggaran APBD provinsi dan anggaran dari pusat di daerah.

“Saya akan turun langsung bersama tim yang saya bentuk untuk melakukan pengawasan dari Perguruan Tinggi dan lain-lainnya, sepanjang bisa ditangani oleh kita dan proyek yang tidak berjalan cukup parah kita akan serahkan kepada penegak hukum,” tegasnya.

Gubernur Kalbar H.Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Unum dan Tata Ruang provinsi Kalbar untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan proyek. Sebab saat ini yang ditemukan oleh dirinya banyak Konsultan Pengawasan yang ia nilai bekerja secara tidak baik.

“Yang harusnya aparat penegak hukum itu saya bilang jangan dilihat dulu PPK saja yang jadi sasaran, harusnya Konsultan Pengawas dilihat. Karena kita (Pemda_red) bayar berdasarkan progres yang dinilai oleh Konsultan Pengawas, kemudian progresnya tentu kita bicara tentang spesifikasi proyek ini yang harus dilihat oleh penegak hukum, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu. Kasian PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain mereka berdasarkan dari Konsultan Pengawas dalam setiap Proyek yang dilakukan,” pungkasnya.

Penulis  : Humas Kalbar

Editor.   : Dina Wardoyo