Gubernur: IPM Sambas masih dibawah IPM Kalbar

Pontianak(Suara Kalbar)-Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan sampai saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas masih berada di bawah IPM Provinsi Kalbar.

“Apabila kita lihat kondisi IPM Kabupaten Sambas pada tahun 2017 sebesar 65,92 poin, masih berada dibawah IPM Provinsi,” kata H Sutarmidji, Senin (18/3/2019), saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sambas di Aula Kantor Bupati Sambas.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar menargetkan menjadi 67,87 pada tahun 2020, dimana sampai dengan Tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Kalbar hanya 66,26 poin.

“Kami minta Kabupaten Sambas juga ikut bekerja keras untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pembangunan

yang mengarah kepada peningkatan IPM dari semua dimensi, baik itu dimensi pendidikan, kesehatan maupun perekonomian,” pintanya.

Untuk membantu Kabupaten Sambas dalam peningkatan IPM, khususnya dimensi pendidikan, masih kata mantan Wali Kota Pontianak, mulai tahun ini kami akan menggratisktan pendidikan menengah baik itu SMA maupun SMK.

Pendidikan menengah gratis ini diharapkan dapat meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalbar. Selain itu juga skema peningkatan kualitas pendidikan juga akan dilakukan melalui Pembangunan SMA dan SMK Unggulan disetiap Kabupaten/Kota.

“Pembangunan SMA dan SMK unggulan

ini diharapkan dapat memberikan pemerataan terhadap kualitas pendidikan di seluruh Kabupaten/ Kota di Kalbar,” jelasnya.

Untuk Mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana misi keempat pasangan Gubernur dan Wagub Kalbar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan pengurangan kesenjangan.

Ditargetkan Ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 5,35 persen. Gini Rasio menjadi 0,33. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,63 persen dan Angka Kemiskinan menjadi 6,43 persen. Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 159 desa.

Terkait pelaksanaan misi keempat ini, yang

perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sambas adalah kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana pada tahun 2018 berada pada 3,34%, dibawah rata-rata Provinsi yaitu 4,26%, meskipun capaían ini lebih baik dari capaian Provinsi akan tetapi juga perlu usaha yang keras untuk mempertahankannya atau bahkan terus mengurangi tingkat pengangguran

terbuka di Kabupaten Sambas.

“Untuk mencapai hal tersebut, perlu ada sinkronisasi kebijakan pengurangan pengangguran antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Provinsi Kalbar untuk menurunkan angka ini,” ujarnya.

Kemudian dalam pencapaian target desa mandiri, juga kita perlu kerjasama dalam pencapaiannya. Tahun 2017 dari 193 desa di Kabupaten Sambas, terdapat 18 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, 71 desa berkembang dan 5 desa maju.

Dijelaskannya, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib yang ditandai dengan Konflik Sosial yang terjadi, Gubernur Kalbar berharap pada tahun 2020 tidak ada Konflik sosial yang terjadi di Kalbar, karena stabilitas keamanan dan ketertiban dimasyarakat merupakan pembangunan.

“Terkait dengan misi ini, saya mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, ditengah kehidupan masyarakat heterogen ini, perlu usaha semakin keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sambas,” jelasnya lagi.

Gubernur Kalbar juga meminta kepada Pemkab Sambas untuk mengejar ketertinggalan si sektor pendidikannya, karena IPM nya masih rendah tapi sudah diatas rata-rata Pemprov Kalbar.

“Harus memacu lagi di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” tegasnya.

Penulis  : Humas Pemprov Kalbar

Editor.   : Dina Wardoyo