Acam: Bantuan Sosial Dari Pemerintah Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran

Sanggau (Suara Kalbar) – Bantuan Pemerintah melalui Dinas Sosial seperti BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), kartu prakerja, BLT DD, BSU (Bantuan Subsidi Upah), BLT Minyak Goreng dan BLT UMKM, masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Acam dan mengatakan persoalan ini selalu saja terjadi setiap tahun.“Banyak masyarakat yang datang untuk mengadu kepada dirinya karena tidak mendapat bantuan pemerintah.

Sementara secara ekonomi, mereka seharusnya berhak masuk dalam daftar penerima manfaat program pemerintah tersebut,”ujarnya kemarin.

“Ada yang sebatang kara tidak kelihatan, tidak masuk daftar penerima manfaat program pemerintah. Sementara ada yang dua kali berturut-turut, punya mobil tapi masih dapat bantuan pemerintah. Ini sama saja ada yang bahagia dan ada yang terluka,” ungkap Acam.

Menurutnya, belum tepat sasarannya bantuan ini akibat data yang tidak valid. Proses pemuktahiran data yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya. Proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan dan kabupaten.

“Dan proses ini harus dikawal, sehingga menghasilkan data yang valid. Karena data kemiskinan itu dinamis, yang pindah, meninggal dunia dan secara ekonomi sudah meningkat, tentu tidak layak lagi menerima bantuan,” ucap Acam.

Menjadi pertanyaan, kata Acam, ketika perbaikan data sudah dilakukan pihak desa, tapi masih ada masyarakat yang tidak lagi berhak, namun masih mendapat bantuan.

“Saya banyak juga teman yang menjadi kepala desa. Menurut apa yang telah disampaikan kepala desa, perbaikan data sudah mereka dilakukan, tapi data tidak berubah. Ini tentu menjadi pertanyaan dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AKB) Kabupaten Sanggau Valentinus Sudarto ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya.

“Pemuktahiran DTSK ini dilakukan agar pendistribusian program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Karena memang pemuktahiran data ini merupakan kewajiban pemerintah daerah. Tahapannya kami lakukan berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya, Selasa (19/4/2022).

“Verval kita lakukan terus, buktinya adalah data kemiskinan Sanggau sedikit melonjak pada tahun 2020, dari 121.425 jiwa menjadi 195.092 jiwa. Ini juga berimbas dari banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah ke daerah.

Namun pada 2021 periode Maret, menurut dia, sudah berkurang DTKS dari 195.092 menjadi 180-an ribu atau berkurang sekitar 15 ribu dalam waktu tiga bulan. Pemuktahiran data kami lakukan dari tingkat RT, dusun, desa hingga kabupaten. Dan kami sudah mendukung proses pemuktahiran ini melalui aplikasi SIKS-NG. pihak desa kami sudah minta melakukannya secara online,” terang Valen.

Pemuktahiran data, ia menambahkan, merupakan kewajiban daerah dan harus dilakukan karena menjadi dasar acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seperti PKH, BPNT dan BST yang dikelola langsung Kemensos.

“Pemuktahiran data ini paling penting. Karena tidak hanya berimbas pada satu sektor, tapi berimbas pada seluruh jenis bantuan yang diberikan pemerintah. Berkaitan dengan penghapusan atau ketidaklayakan terkait penerima bantuan sosial. Dan hingga April 2022 saja, ada 1.927 yang kami cut off sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pemerintah desa dan kelurahan,” kata Valen.

Dirinya memahami apa yang telah disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Acam yang menyebut penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Sebagai wakil rakyat, beliau harus menyerap aspirasi masyarakat. Ke depan kami akan terus mengintensifkan terkait pemuktahiran data dan pengusulan bantuan sosial. Apakah masih ada masyarakat yang memang berhak, tidak mendapat bantuan. Jadi silakan diusulkan, karena pengesahannya dilakukan setiap bulan. Sehingga harapan masyarakat, yang layak mendapat bantuan tapi belum tercover, bisa mendapat bantuan,” tutup Valen.