Midji kritik Kalbar tak miliki data desa yang pasti

Pontianak (Suara Kalbar)-Sampai hari ini,  jumlah desa di Kalimantan Barat tidak memiliki angka pasti.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan bahwa pembangunan yang ada di Kalbar hampir tidak ada datanya.

“Satu contoh, program percepatan desa mandiri. Sampai hari ini, data jumlah desa di Kalbar harusnya sudah akurat. Tapi ndak ada, akhirnya muncul kesimpulan. Ada yang 2.031, ada yang 2.036. Dengan alasan desanya begini dan begitu,  dan akhirnya saya putuskan saja bahwa jumlah desa mencapai 2.031,” ungkap Gubernur saat pemaparan kegiatan Open Data Day 2019 di Hotel Aston, Senin (4/3/2019).

Menurutnya bila berhadapan dengan data yang berbeda, maka seharusnya mengambil data dengan resiko paling kecil. “Itu baru bicara jumlah desa. Belum bicara indikatornya. Ada yang bilang 64, ini tanya Bappeda. Harusnya Bappeda tahu di luar kepala. Ada yang bilang 64, 52 bahkan ada yang bilang 60. Kalau tak percaya, lihat paparan-paparan yang ada. Akhirnya, kita ambil 50 indikator,” kata Midji.

Padahal, Walikota dua periode ini menuturkan sangat gampang untuk menguji data jumlah desa. Tapi penyelenggara perencanaan tidak melakukannya. Ketika bicara klasisfikasi desa mandiri, yang ada hanya satu desa saja. Namun saat bicara desa maju, ada yang bilang 54, ada juga 53. “Akhirnya saya simpulkan saja menjadi 53 desa maju,” tegasnya.

Ke depan,  ia menginginkan adanya satu data dari setiap instansi. Ia mencontohkan negara New Zealand dimana data setiap penduduk di sana sudah tersedia. Bahkan catatan mediknya pun ada. Semua tersedia dalam selembar kartu.

“Ke depannya harus seperti itu dan juga data segala aspek tersebut harus mudah diakses. Banyak data yang sudah terintegrasi, tapi susah diakses, tidak ada gunanya,” urainya.

Meskipun ia akui, tak banyak orang yang suka dengan data dan yang peduli dengan data dan juga tak banyak jorang yang mencari data untuk menyusun perencanaan. Tentang itu, dirinya mengaku bahwa setiap bulan dikirimi data dari BPS.

“Saya baca semuanya sampai saya hafal berapa nilai perolehan nelayan, indikasi-indikasi yang menyebabkan inflasi. Semua saya baca,” terangnya.

Ketua Pontianak Digital Stream, Hermawan menambahkan bahwa tahun 2019, PDS mengambil fokus pada APBD Kalbar

“Mengapa tema hari ini adalah ‘Tracking Public Money Flows’,  karena kita akan bicara tentang APBD dan APBN termasuk bicara data yang valid,” jelas Hermawan dalam paparannya.

Melalui data yang valid, masyarakat bisa mengetahui ke mana aliran dana Pemerintah dan mengetahui apa yang sudah dibuat dengan anggaran tersebut. “Bahwa kegiatan ini sudah terdaftar dalam 315 event data seluruh dunia dan di Indonesia sudah ada lima event data. Salah satunya di Kalbar,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kadis Kominfo Kalbar, Alfian menerangkan jika open data ini bukanlah keinginan dari Gubernur saja, tetapi juga keinginan seluruh masyarakat.

“Bukan hanya untuk Gubernur. Tapi juga untuk kepentingan bisnis, pemerintahan, serta untuk membuat berbagai kebijakan,” ucapnya.

Terhadap kritikan Gubernur yang mempermasalahkan data, Alfian mengatakan bahwa realitanya demikian. Data bertebaran, belum terkumpul, bahkan belum ada membuat datanya.

“Makanya Gubernur sekarang sedang mengumpulkan data-data yang ada. Data terkumpul pun harus akurat. Sehingga ke depannya, Gubernur serta instansi yang ada dapat bekerja lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Penulis  : Dina Wardoyo

Editor.   : Kundori