Rakor Penguatan SDM Dinsos Dibuka Bupati Sintang

Bupati Sintang, Jarot Winarno saat membuka Rakor Penguatan SDM Dinsos. [Suarakalbar/Redaksi]

Sintang (Suara Kalbar) – Bupati Sintang, Jarot Winarno membuka rapat tim teknis koordinasi penguatan kualitas SDM di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang dipusatkan di Balai Praja Komplek Kantor Bupati Sintang, Senin (28/10/2019).

Rakor dilaksanakan untuk peningkatan program perlindungan dan jaminan sosial, secara khusus pada kegiatan verifikasi dan basis data terpadu dan pemadanan data BDT PKH, PBI JKN, pada aplikasi SIKS-NG. Kegiatan ini dalam rangka harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan teknis pada aplikasi SIKS-NG.

“Kemiskinan adalah keniscayaan di suatu daerah. Orang miskin ada di mana-mana, wilayah kumuh di perkotaan. Negara tentu menjamin kesejahteraan umum dan perlindungan untuk fakir miskin,” katanya.

Program jaring pengaman sosial dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika kemiskinan dibawa ke dalam angka, seringkali menjadi ‘misteri’. Pada periode Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Sintang 10,35 persen dari total penduduk. Pendapatan perkapita, angka pengangguran turun, kini rasio rendah tapi angka kemiskinan cenderung naik.

Setelah ditelusuri, ternyata garis kemiskinan Sintang cukup tinggi, berada di angka 551ribu per kepala perbulan atau 2,2 juta perbulan. Artinya bila pendapatan keluarga di Sintang kurang dari angka tersebut, maka keluarga itu dianggap atau masuk dalam kategori miskin. Ada juga bias pada proses pendataan. Sehingga perlu diperhatikan juga. Ada misklasifikation sebagai efek dari suasana batin masyarakat di desa.

Ada pembaharuan dalam bentuk sistem online yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Ada banyak hal positif didalamnya. Misalnya ada dinamis dalam proses update boleh 4 kali. Ini sistem terbuka, canggih, dinamis. Sistem yang canggih ini tentu kembali ke orang yang mengerjakan. Kita punya 391 desa.

“Data kita akan secara periodik data akan dirilis dan dikontrol. Operator desa mendata dengan baik dan tepat. Untuk jadi valid, data harus dikonfirmasi dalam musyawarah desa. Saya harapkan sangat teliti dan tepatlah dalam proses pendataan, updating serta penggunaan sistem yang baik dan canggih ini,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggiat Marbun dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Sarah Oktaviani, Koordinator Regional Program PKH Kalimantan. Peserta terdiri dari fasilitator PKH, para camat, koordinator program, instansi terkait dan operator desa untuk uji coba.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Arbudin menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan prime mover pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemda Sintang. Dia mengungkapkan pula, hasil dari pembangunan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

“Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan data dan informasi yang tepat dan terbaru,” kata Arbudin.”itulah sebabnya kita disini untuk memperdalam ilmu guna menghasilkan data yang biak dan tepat,” tambahnya. 

Dikatakannya bahwa pada Dinas Sosial ada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang meliputi identitas rumah tangga sasaran, kesehatan, pendidikan, demografi, kepesertaan program, kepemilikan asset dan perumahan.

Penulis: Humas Setda Sintang

Editor: Hadi Lelono