SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Politik Pengamat Sarankan Prabowo Pilih Wapres dari Kalangan Nonpartai, Ini Alasannya

Pengamat Sarankan Prabowo Pilih Wapres dari Kalangan Nonpartai, Ini Alasannya

Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan kursi wakil presiden (wapres) RI. (AI)

Jakarta (Suara Kalbar) – Presiden Prabowo Subianto disarankan mempertimbangkan figur nonpartai sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sosok berlatar belakang teknokrat-profesional maupun pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus merawat soliditas partai-partai koalisi.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Ahmad Bakir Ihsan, berpandangan bahwa Prabowo perlu memilih figur yang netral dan dapat diterima oleh seluruh partai pendukung pemerintah.

Menurutnya, mengakomodasi kandidat dari partai politik tertentu berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan antarkekuatan koalisi. Karena itu, Presiden dinilai perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan sosok pendampingnya.

“Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih cawapres dari Gerindra. Walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya presiden mempertimbangkan cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan,” tegas Bakir Ihsan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Bakir menilai, penunjukan wakil presiden dari salah satu partai politik dapat memunculkan kecemburuan di antara anggota koalisi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan politik hingga munculnya fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.

“Potensi ini akan muncul, terlebih apabila calonnya dari partai ‘kecil’, kecuali atas kesepakatan partai koalisi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, apabila satu partai dianggap memperoleh keuntungan lebih besar dalam penentuan calon wakil presiden, partai pendukung lainnya bisa merasa kepentingannya tidak terakomodasi. Situasi tersebut dikhawatirkan berdampak pada soliditas koalisi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Teknokrat dan Profesional Jadi Alternatif

Sebagai pilihan lain, Bakir menyarankan Prabowo mempertimbangkan figur teknokrat atau profesional yang memiliki kemampuan komunikasi lintas kepentingan. Sosok dengan kapasitas di bidang ekonomi dinilai dapat membantu memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan.

Menurut Bakir, figur nonpartai memungkinkan seluruh kekuatan politik merasa memiliki ruang yang sama dalam pemerintahan karena tidak ada partai tertentu yang dianggap lebih diuntungkan.

“Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan,” ujarnya.

Selain kalangan profesional, Bakir juga menyebut pimpinan DPD sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan. Ketua maupun wakil ketua DPD dinilai memiliki karakter nonpartai dan memahami berbagai persoalan serta aspirasi daerah.

Ia juga menilai figur dari lembaga tersebut tidak memiliki kepentingan politik untuk menjadi pesaing Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Tiga Pertimbangan Menentukan Wapres

Bakir memaparkan tiga aspek yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Pertama, loyalitas dan kepercayaan politik. Presiden membutuhkan sosok pendamping yang dapat menjaga kesinambungan agenda pemerintahan serta membangun hubungan kerja yang kuat dengan kepala negara.

Kedua, kompetensi dan kapasitas dalam pemerintahan. Wakil presiden harus memiliki kemampuan menangani persoalan nasional, membangun koordinasi lintas kementerian, serta melaksanakan berbagai penugasan Presiden secara efektif.

Ketiga, keseimbangan politik dan geopolitik nasional. Figur yang dipilih diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus membawa aspirasi daerah ke tingkat pusat.

Bakir menilai, ketiga pertimbangan tersebut dapat menjadi alasan bagi Prabowo untuk melihat jajaran pimpinan DPD sebagai salah satu alternatif.

“Prabowo bisa mendapatkan tiga kepentingan tersebut jika memilih calon dari unsur pimpinan DPD,” katanya.

Ia menambahkan, pengalaman dan rekam jejak pimpinan DPD dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan lembaga tersebut terhadap program-program pemerintah juga dinilai sebagai salah satu aspek yang dapat diperhitungkan.

Menurut Bakir, penentuan wakil presiden pengganti Gibran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan stabilitas politik. Dengan demikian, pergantian tersebut diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru di internal koalisi, melainkan memperkuat jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Sumber: Beritasatu.com

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play