DPR Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Menyusul Maraknya Kasus Perundungan
Jakarta (Suara Kalbar)– Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan adanya dorongan di DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Wacana tersebut mencuat menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak, termasuk sejumlah peristiwa kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
Doli mengatakan, seluruh komisi di DPR memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya pembaruan regulasi tersebut. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme penanganan kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah usia pertanggungjawaban pidana.
Ia mencontohkan kasus seorang siswa kelas II sekolah dasar (SD) yang meninggal dunia akibat dugaan kekerasan oleh kakak kelasnya. Menurut Doli, peristiwa tersebut menyisakan persoalan dalam penegakan hukum karena ketentuan sistem peradilan pidana anak memiliki batasan terkait pemidanaan terhadap pelaku yang masih berusia sangat muda.
“Beberapa kasus yang kita dengar, misalnya ada anak SD kelas 2 yang meninggal, dilakukan oleh kakak kelasnya, itu tidak bisa kena unsur pidana karena undang-undang sistem peradilan pidana kita tidak memungkinkan untuk itu,” ungkap Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
DPR Cari Formula Penanganan yang Berkeadilan
Doli menilai, revisi UU Perlindungan Anak harus mampu mengakomodasi kepentingan keluarga korban sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurutnya, diperlukan rumusan regulasi yang dapat memberikan kepastian penyelesaian perkara dan rasa keadilan bagi keluarga korban apabila kasus serupa kembali terjadi.
“Nah, tentu kita harus cari formulasi yang tepat ya, bagaimana supaya tentu kita tidak berharap ada kejadian serupa, tapi kalau ada kejadian serupa ya keluarga korban itu merasa mendapat keadilan dan masalah itu bisa dituntaskan,” katanya.
Meski demikian, Doli menekankan bahwa pencegahan harus menjadi bagian penting dalam penanganan perundungan. Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap anak tidak cukup diselesaikan melalui proses hukum setelah kejadian, tetapi juga membutuhkan pengawasan sejak dini.
Untuk memperkuat langkah pencegahan tersebut, Komisi II DPR berencana melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu upayanya adalah mendorong kepala daerah dan pemerintah desa agar lebih aktif dalam mengawasi serta menangani persoalan kekerasan terhadap anak di wilayah masing-masing.
Doli menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena kasus perundungan dapat terjadi di berbagai lingkungan, tidak terbatas di sekolah. Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Kenapa ini kita juga libatkan? Karena memang kita membutuhkan kepala-kepala daerah, kepala-kepala desa yang juga punya kesadaran dan kepedulian terhadap kekerasan anak ini,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Ia menilai Kemendagri dapat mengambil peran dalam menggerakkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap persoalan tersebut.
Menurut Doli, upaya pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga pemerintah desa dan sekolah.
“Kekerasan anak itu kan terjadi di lingkungan paling kecil, dalam keluarga, kemudian dalam lingkungan kewargaan ya, RT, RW gitu, desa, dan kemudian sekolah,” katanya.
Karena itu, penanganan perundungan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan.
Melalui rencana revisi UU Perlindungan Anak dan pelibatan Kemendagri, DPR mendorong agar penanganan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Upaya tersebut mencakup penguatan pencegahan, pengawasan lingkungan, hingga mekanisme penyelesaian perkara yang tetap memperhatikan hak anak dan keadilan bagi korban.
Sumber: Beritasatu.com





