Edi Kamtono Ajak Generasi Muda Pahami Demokrasi, Bukan Sekadar Pemilu

Pontianak (Suara Kalbar)– Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun, tetapi juga mencakup pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026). Ia mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar untuk memahami persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.

“Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Edi menjelaskan, demokrasi yang sehat harus ditopang oleh keseimbangan peran tiga lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga harus menjalankan kewenangannya secara optimal agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

Di tengah perkembangan teknologi, Edi juga mengingatkan generasi muda terhadap tantangan demokrasi di ruang digital. Media sosial memang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang penyebaran informasi keliru, provokasi, hingga pembentukan opini yang tidak sesuai fakta.

Karena itu, ia menilai kemampuan berpikir kritis dan memeriksa kebenaran informasi menjadi bekal penting bagi generasi muda. Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain.

“Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama,” katanya.

Menurut Edi, kegiatan seperti Sekolah Demokrasi Cipayung memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Pelajar dan mahasiswa perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh sehingga mampu menghasilkan gagasan yang kritis sekaligus dapat diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim. Berbagai persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui kebijakan jangka pendek, tetapi memerlukan perencanaan, antisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 82,22.

Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka IPM tersebut juga berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.

Edi mengatakan, IPM menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah. Pengukuran kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup.

“Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik,” ungkapnya.

Dari sektor kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Kota Pontianak pada 2025 tercatat mencapai 75,96 tahun. Indikator ini menjadi salah satu gambaran kondisi kesehatan sekaligus kualitas hidup penduduk.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun masih sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.

Aktivitas ekonomi Kota Pontianak masih banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Meski mencatat pertumbuhan positif, Edi mengingatkan bahwa peningkatan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja.

“Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Penulis: Diko Eno