Malaysia Desak ASEAN Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Lintas Negara

Jakarta (Suara Kalbar) – Malaysia mendesak negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memperkuat kerja sama untuk memberantas kejahatan lintas negara. Ancaman yang menjadi perhatian antara lain penipuan daring, perjudian ilegal, hingga penyelundupan.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengatakan perkembangan jaringan kriminal semakin cepat dan canggih. Menurut dia, situasi tersebut membutuhkan respons ASEAN yang cepat serta terkoordinasi.

“ASEAN seharusnya tidak menjadi pusat kejahatan lintas negara,” kata Mohamad, seperti dikutip dari Bernama, Minggu (15/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49, Minggu (15/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mohamad menyambut pengesahan Program Kerja ASEAN 2026–2028 tentang kejahatan lintas negara. Program itu menjadi bagian dari upaya mendukung rencana aksi ASEAN untuk periode 2026–2035.

Mohamad menilai pelaksanaan program tersebut perlu ditopang sejumlah langkah konkret. Di antaranya pertukaran informasi intelijen secara tepat waktu, penguatan pengawasan perbatasan, serta peningkatan kerja sama operasional antarnegara anggota.

Malaysia juga mendorong agar Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN 2026–2030 segera diterapkan. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara-negara anggota dalam menangani ancaman siber, merespons insiden, dan bertukar informasi.

“Dalam semangat ini, Malaysia menyerukan pelaksanaan tepat waktu strategi kerja sama keamanan siber ASEAN 2026–2030 untuk menangani ancaman siber, merespons insiden, serta bertukar informasi di antara negara-negara anggota,” ujarnya.

Selain isu kejahatan lintas negara dan keamanan siber, Mohamad menyambut laporan regional pertama ASEAN mengenai perdagangan orang. Malaysia berharap laporan tersebut dapat menjadi landasan untuk meningkatkan identifikasi dan perlindungan korban, sekaligus membawa para pelaku ke proses hukum.

Upaya penegakan hukum, menurut Mohamad, juga perlu menyasar pihak-pihak yang memaksa korban perdagangan orang untuk terlibat dalam tindak kejahatan.

Ia turut menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN diperkirakan mengadopsi dua deklarasi dalam KTT mendatang.

Deklarasi pertama berfokus pada pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital, termasuk kejahatan yang melibatkan kecerdasan buatan (AI). Dokumen tersebut juga menekankan perlindungan korban serta penguatan kerja sama antarlembaga penegak hukum.

Sementara itu, deklarasi kedua diarahkan untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum dalam penanganan bencana dan keadaan darurat. Penguatan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang lebih erat antarnegara anggota.

Sumber: Beritasatu.com