My Esti Wijayati: Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi Pemerintah

Jakarta (Suara Kalbar) – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayati, menegaskan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Penentuan kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan yang berlaku.

My Esti yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI menjelaskan, tidak ada aturan yang secara khusus mengharuskan calon pengganti wapres berasal dari partai koalisi pemerintahan.

“Tidak ditentukan harus dari partai koalisi, tetapi sepenuhnya ada di tangan Bapak Presiden siapa yang mau diajukan dan tentu harus memenuhi persyaratan,” kata My Esti di Yogyakarta, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengajukan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan politik, tetapi juga stabilitas pemerintahan dan negara.

My Esti menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

“Sudah diatur di dalam konstitusi negara bahwa setelah mengundurkan diri terjadi kekosongan, maka ketika kekosongan itu ada, 60 hari setelah kekosongan itu, maksimal harus sudah ada penggantinya sebagai wakil presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pemilihan dilakukan melalui sidang paripurna MPR. Sebelum pelaksanaan sidang, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelumnya.

Kedua kandidat tersebut kemudian menjalani proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR. Tim tersebut melibatkan anggota DPR dan DPD yang merupakan bagian dari keanggotaan lembaga negara tersebut.

“Kalau verifikasi semuanya sesuai, kemudian akan dibawa ke dalam forum Rapat Paripurna Istimewa,” tuturnya.

Lebih lanjut, My Esti menegaskan bahwa penentuan wakil presiden pengganti bukan merupakan kewenangan DPR secara mandiri. Proses pemilihan menjadi tanggung jawab MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Dalam mekanisme pemungutan suara, kandidat harus memperoleh dukungan lebih dari 50 persen anggota MPR yang hadir untuk dinyatakan terpilih. Sementara itu, sidang pemilihan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR.

My Esti berharap proses pengisian jabatan tersebut dapat menghasilkan sosok wakil presiden yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia.

“Ya insyaallah dan semoga kita akan mendapatkan wakil presiden yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com