Jimly Sebut Aturan UU MD3 soal Calon Wapres dari Partai Pengusung Keliru

Jakarta (Suara Kalbar)– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie, menilai ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai politik pengusung tidak sejalan dengan UUD 1945.

Menurut Jimly, konstitusi tidak mengatur batasan mengenai asal partai politik calon wakil presiden yang diusulkan presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan presiden.

“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujar Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik “Sosialisme Islam” di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Jimly menjelaskan, polemik tersebut muncul karena terdapat perbedaan pengaturan antara konstitusi dan penjelasan UU MD3. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, calon wakil presiden yang diusulkan presiden disebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.

Ia menilai ketentuan itu keliru karena mencampuradukkan dua situasi konstitusional yang berbeda, yakni kekosongan jabatan wakil presiden saja dan kekosongan jabatan presiden serta wakil presiden secara bersamaan.

Menurut Jimly, persyaratan mengenai keterlibatan partai politik berlaku dalam kondisi kekosongan kedua jabatan tersebut sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam situasi itu, pelaksanaan tugas kepresidenan dijalankan sementara secara bersama-sama oleh tiga menteri atau triumvirat, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.

Sementara jika hanya jabatan wakil presiden yang kosong, presiden tetap menjalankan tugasnya. Mekanisme pengisian posisi tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.

Atas dasar penafsiran tersebut, Jimly berpandangan presiden memiliki keleluasaan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kandidat yang diusulkan bisa berasal dari partai koalisi pemerintah, partai di luar koalisi, maupun kalangan nonpartai.

Jimly Soroti Dua Persoalan dalam UU MD3

Selain perbedaan substansi dengan konstitusi, Jimly juga menyoroti dua persoalan formil dalam pengaturan UU MD3 terkait asal calon wakil presiden.

Pertama, ketentuan tersebut dinilai membentuk norma baru yang menyimpang dari pengaturan dalam UUD 1945.

Kedua, ketentuan mengenai keharusan calon berasal dari partai pengusung hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan undang-undang, bukan dalam batang tubuhnya.

Meski mengkritik ketentuan tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat untuk menjembatani perbedaan aturan. Menurut dia, frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai sosok yang memperoleh persetujuan dari partai pengusung, bukan berarti harus menjadi kader internal partai.

Namun, ia menegaskan konstitusi tetap harus menjadi acuan utama karena memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

Jimly juga menilai pengisian jabatan wakil presiden perlu segera dilakukan setelah Gibran Rakabuming mundur. Ia menyebut MPR telah siap menggelar sidang untuk memilih satu dari dua calon yang nantinya diajukan presiden.

Sumber: Beritasatu.com