Ini Sosok TK yang Disebut Kapolri dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Jakarta (Suara Kalbar) – Polri mengungkap identitas sosok berinisial TK yang sebelumnya disebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi.

Selain diperiksa secara internal, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan pidana untuk mengungkap peran setiap pihak dalam perkara tersebut.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” ujar Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari beritasatu.com, Jumat (13/11/2026).

Isir menegaskan, pemeriksaan oleh Propam dan penyidikan pidana masih berjalan. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengumpulkan fakta serta menelusuri keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan penyadapan ilegal.

Nama TK sebelumnya muncul dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026). Saat itu, Suyudi memaparkan dugaan keterlibatan tersangka AS yang disebut menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai plt kabag mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.

Keempatnya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa.

Hingga kini, Polri belum menjelaskan lebih lanjut status hukum TK dalam perkara pidana tersebut. Kepolisian baru menyampaikan bahwa TK sedang menjalani pemeriksaan internal dan keterangannya turut didalami oleh penyidik.

Sumber: Beritasatu.com